Izin Diperketat, Pemerintah KSB Halau “Pialang Scrap”

Izin Diperketat, Pemerintah KSB Halau “Pialang Scrap”

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT), agar melakukan proses penjualan maupun pengelolaan barang bekas (Scrap) sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pemerintah menginginkan agar limbah yang saat ini banyak diributkan “Pialang Scrap” itu dikelola sesuai prosedur yang benar.

Penjabat Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H Abdul Hakim MM, menyatakan, dalam masalah Scrap, pihak Newmont tidak serta merta dapat melakukan pengumpulan dan penjualan limbah yang dihasilkannya. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014 yang diperbaharui dari PP 18/1999 Junto PP 85/1999 tentang pengelolaan Scrap dan limbah B3, dilanjutkan turunan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 18 tahun 2009 tentang pengelolaan limbah Scrap.

“Aturanya sudah jelas, pihak Newmont tidak bisa mengumpul dan mengelola Scrapnya sendiri,” ungkapnya.

Abdul Hakim menegaskan, berdasarkan penjelasan seluruh regulasi tersebut, sebagai penghasil limbah Scrap dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Newmont tidak diperbolehkan menyentuh Scrap, apalagi sampai menjualnya tanpa aturan yang jelas. Penunjukan atau tender pengelolaan Scrap pun harus dengan izin dan sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah tempat beroperasinya perusahaan.

“Pihak pemenang tender yang  mengelola Scrap  juga  harus mengantongi izin khusus dari pemerintah KSB. Jikapun sebagai pengumpul, maka harus ada syarat-syarat yang dipenuhi diantaranya, memiliki  tempat penampungan sendiri, tidak mencemari  lingkungan, dan peralatan penanganannya harus sesuai standar,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Sumbawa Barat, H Masyhur Yusuf ST MT, menyatakan, proses penjualan Scrap PTNNT selama ini dilakukan dengan mengacu pada kesepakatan awal (MoU) tahun 2009 lalu.

Menurutnya, jumlah pembagian hasil penjualan Scrap disepakati sebesar 9 juta Dollar Amerika. Dari jumlah itu pemerintah meminta agar pembayaran 6 juta Dollar Amerika diberikan secara langung, sementara sisanya (3 Juta Dolar Amerika, Red)  menjadi tanggungjawab Newmont untuk membayarkannya setiap tahun.

“Jadi, jumlah 3 juta Dolar Amerika itulah yang harus dibayarkan Newmont setiap tahun sampai berakhirnya Kontrak Karya (KK). Jumlah itu untuk bagi hasil atas penjualan Scrap dan Kayu,” timpalnya.

Masyhur kembali menegaskan, hasil penjualan scrap Newmont dibagikan berdasarkan hasil penjualan per tahunnya. Tetapi, saat penjualan tidak dilakukan, pemerintah pun tidak mendapatkan dana bagi hasil penjualan.

“Memang tahun 2013 – 2014 lalu, pemerintah tidak menerima dana bagi hasil karena Newmont menginformasikan tidak ada penjualan,” tukasnya. (krom)

Don`t copy text!