Soal K2, Bupati KSB Berencana “Tabrak” PP 56

Soal K2, Bupati KSB Berencana “Tabrak” PP 56

Taliwang, KOBAR – Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Dr KH Zulkifli Muhadli, SH, MM berencana menabrak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2012 yang menjadi payung hukum dalam seleksi lanjutan untuk berkas bagi pegawai yang masuk ketegori II.

Keinginan orang nomor wahid di Bumi Pariri Lema Bariri itu pernah disampaikan di hadapan anggota DPRD KSB dan meminta dukungan kepada semua pihak termasuk yang selama ini menolak, lantaran dianggap itu salah satu cara untuk menyelamatkan 500 orang yang dinyatakan lulus seleksi.

Disampaikan Kyai Zul, jika tetap merujuk pada PP No 56 Tahun 2012, maka keputusannya hanya satu orang yang lulus. “Saya sedang berupaya untuk meminta dilakukan adanya revisi terhadap aturan itu, atau ditabrak saja dengan harapan banyak yang lulus, apalagi ada sekitar 80 persen warga KSB,” ucap Kyai Zul.

Disampaikan juga oleh Kyai Zul jika dirinya sudah pernah bertemu dengan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) untuk menyampaikan keinginan tersebut, termasuk meminta dukungan untuk dilakukan perubahan terhadap PP 56. “Wamen juga mendukung apa yang menjadi usulan saya,” aku Kyai Zul.

Disinggung soal opsi, Kyai Zul selalu mengatakan bahwa dirinya tetap bisa mengusulkan 500 orang yang telah lulus tes K2 tersebut ke pusat atau lebih memilih melanggar PP No 56 Tahun 2012.

Staf ahli Bupati bidang Hukum, Hirawansyah Atta SH, MH yang mendampingi Bupati KSB mengatakan, PP 56 Tahun 2012 belum bisa menyelesaikan persoalan. Hal ini bisa dirunut peraturan sebelum itu, yaitu PP 43 tahun 2007, mengubah PP 48 Tahun 2005 yang  bermasalah dalam hal alokasi jumlah tenaga honorer. “Sangat besar kemungkinan PP 56 diubah apabila asosiasi dan tuntutan begitu besar dari daerah”, timpal Hira sapaannya.

Penyampaian itu sendiri juga dihadiri forum kategori II (K2) yang lulus, karena mereka hadir untuk meminta informasi langsung dari pemerintah soal keberlanjutan dan berharap ada percepatan proses pemberkasan.

Muhammad Hatta, selaku anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan itu mempertanyakan langkah yang harus dilakukan agar pemerintah tidak melanggar aturan, namun pada satu sisi tidak ada yang dikorbankan. “Dalam waktu dekat harus ada keputusan akhirnya, sehingga tidak terkatung-katung seperti saat ini,” harap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu. (kimt)

Don`t copy text!