PTT dan Honorer Akan Dihapus Tahun Depan Tanpa Terkecuali

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

PTT dan Honorer Akan Dihapus Tahun Depan Tanpa Terkecuali - Konferensi Pers Sekda KSB, Amar Nurmansyah

PTT dan Honorer Akan Dihapus Tahun Depan Tanpa Terkecuali

Taliwang, KOBARKSB.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), sekaligus Plt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Mahfud MD, telah memutuskan untuk menghapus tenaga honorer dalam tubuh birokrasi. Para Kepala Daerah dilarang untuk merekrut tenaga honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) lagi, tanpa terkecuali.

Untuk itu, Mahfud meminta agar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan pemetaan terhadap pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Segera susun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Mahfud, Senin, (25/7).

Mahfud MD

Selain itu, tambah Mahfud, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasinya tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Adapun pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya, adalah; pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah menerbitkan surat edaran terkait penghapusan tenaga honorer. Dalam surat tersebut, disebutkan, bahwa penghapusan tenaga honorer akan dilakukan pada tanggal 28 November 2023. Aturan tersebut diteken oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo, pada tanggal 31 Mei 2022.

Menyikapi surat edaran Menteri PANRB, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Amar Nurmansyah, pada kesempatan konferensi pers, baru-baru ini, menyatakan, bahwa pihaknya saat ini sedang mencari formulasi yang tepat atas keputusan pemerintah pusat tersebut.

Amar Nurmansyah

“Saat ini sedang kita carikan formulasinya, seperti apa yang diamanahkan oleh Pemerintah Pusat. Kita akan carikan bagaimana formulasinya untuk peralihan para pegawai ini. Jadi tidak ada kebijakan memberhentikan pegawai,” kata Amar.

Menurutnya, memang betul bahwa ada kebijakan untuk tidak menerima tenaga PTT lagi. Akan tetapi, untuk pegawai yang sudah ada, tentu harus dipikirkan nasibnya. Sehingga dirinya bersama Kepala BKPSDM dan Asisten Administrasi Pembangunan, beber Amar, tetap terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait persoalan itu.

“Saya minta kepada para Kepala OPD untuk menenangkan para PTT yang ada di OPD-nya masing-masing. Tetap laksanakan pekerjaannya dengan baik seperti biasa. Insya Allah, kami akan memikirkan cara yang terbaik untuk para PTT di KSB,” demikian Sekda KSB. (kdon)

About Post Author

Don`t copy text!