KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Kotak Amal Jadi Modus Terduga Teroris Galang Dana - Densus 88 Anti Teror Amankan Kotak Amal Milik Terduga Teroris

Kotak Amal Jadi Modus Terduga Teroris Galang Dana

Jakarta, KOBARKSB.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), mengungkapkan, bahwa salah satu metode penggalangan dana yang dilakukan kelompok teroris adalah dengan menyebar kotak amal di toko dan minimarket. Kelompok teroris juga memanfaatkan rasa sosial kemanusiaan dan agama disertai propaganda, dengan tujuan penghimpunan dana dari rasa simpatik masyarakat. 

“Tidak hanya menyebar kotak amal, kelompok teroris juga memanfaatkan pengumpulan dana dari masyarakat umum melalui aktivitas yang dilakukan oleh ormas, baik yang berbadan hukum atau pun tidak. Namun, hasilnya digunakan untuk pendanaan kegiatan terorisme,” kata Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, dalam siaran pers, Jum’at, (10/6).

Boy menegaskan, bahwa apabila ditemukan sumbangan atau donasi yang diduga mengarah ke teroris, maka Densus 88 akan langsung menindaknya. Selain itu, BNPT juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk selalu mengecek terlebih dahulu legalitas dari lembaga penerima bantuan amal. 

Komjen Pol Boy Rafli Amar

Sebab para pelaku, tambah Boy, juga menampilkan rekening pribadi mereka pada media sosial yang dimiliki oleh ormas untuk menerima donasi dari masyarakat umum, dengan mengeksploitasi kejadian yang bersifat kemanusiaan, baik melalui pengelolaan akun media sosial fiktif maupun dengan menyalahgunakan domain media sosial lembaga yang sah.

“Pastikan lembaga penerima bantuan amal dilaksanakan oleh pihak-pihak yang amanah dalam tata kelola uang sumbangan (sukarela, sedekah, zakat) untuk kepentingan sosial yang jelas,” tandas Boy Rafli Amar.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), telah menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada Nasril (51), karena terbukti menggalang dana untuk kegiatan terorisme. Modusnya dengan menyebar kotak amal hingga infak peduli kemanusiaan.

Hal itu tertuang dalam putusan PN Jaktim yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Rabu, (8/6). Kasus tersebut bermula saat Nasril bersumpah setia kepada Jemaah Islamiah (JI) di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat (Sumbar), pada tahun 2017. Padahal, organisasi ini merupakan organisasi terlarang, sebab merupakan bagian dari organisasi terorisme.

Setelah itu, Nasril bersama kelompoknya membuat Yayasan Muslim Bersaudara Sehati. Nasril duduk sebagai pembina yang bertugas mengontrol jalannya yayasan hingga evaluasi.

Densus 88 Anti Teror Amankan Ratusan Kotak Amal Milik Terduga Teroris

“Untuk menjalankan kegiatan, dana Yayasan Muslim Bersaudara Sehati didapat dari celengan sebanyak 40 buah yang disebar di rumah-rumah donatur, kotak kaca 25 buah di sekitar Kota Payakumbuh, dana dari rekening yang didapat dari sisa program kegiatan, pendapatan infaq dari celengan dan kotak kaca,” kata majelis hakim.

Pada tahun 2017, Nasril diminta koleganya membuat kegiatan Ramadhan Peduli Kemanusiaan Wilayah Sumatera Barat. Bentuk kegiatannya, yaitu, kajian atau tabligh akbar. Pada saat kegiatan tersebut berlangsung digalang donasi untuk kemanusiaan di Suriah.

“Pada saat kegiatan Ramadhan Peduli Kemanusiaan, petugas membawa kotak kardus mie instan berkeliling di dalam masjid untuk pengumpulan infaq dari jemaah yang hadir,” jelas majelis.

Dari kegiatan tersebut, terkumpul dana infak Rp 260 juta. Dalam kegiatan lainnya, yakni, Jalan Kaki Peduli Rohingnya, terkumpul sumbangan Rp 20 juta. Sumbangan juga kumpulkan dari tiap kotak amal yang disebar tiap bulan secara berkala. Aktivitas yayasan itu tercium aparat kepolisian, dan Nasril harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Menyatakan terdakwa Nasril alias Kutin alias Datin bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp 50 juta. Dan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,” demikian majelis hakim PN Jaktim. (knda)

Don`t copy text!