Setelah Bertemu Petinggi Facebook/WhatsApp, Menkominfo Ingatkan Masyarakat Hati-hati Gunakan Platform Media Sosial

Menu

Mode Gelap

INDONESIA · 13 Jan 2021

Setelah Bertemu Petinggi Facebook/WhatsApp, Menkominfo Ingatkan Masyarakat Hati-hati Gunakan Platform Media Sosial


Johnny G Plate Perbesar

Johnny G Plate

Jakarta, KOBAR – Setelah ramai soal perubahan kebijakan privasi bagi pengguna aplikasi WhatsApp dan Facebook. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, langsung menggelar pertemuan dengan para petinggi WhatsApp/Facebook wilayah Asia-Pasifik, untuk membahas persoalan itu.

“Kami mendorong WhatsApp/Facebook Asia Pacific Region, untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia. Terutama yang mengatur tentang perlindungan data pribadi,” tutur Menkominfo, dalam siaran persnya, Senin, (11/1). 

Kendati demikian, Menkominfo mengingatkan seluruh masyarakat agar semakin berhati-hati dalam penggunaan beragam layanan yang tersedia secara daring. 

“Baca baik-baik kebijakan privasi, serta dokumen syarat dan ketentuan, sebelum menggunakan suatu layanan dan memberikan persetujuan penggunaan data pribadi,” ingatnya.

Menurut Menkominfo, saat ini terdapat beragam platform media sosial yang tersedia. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk semakin waspada dan bijak dalam menentukan pilihan media sosial.

“Pilih yang mampu memberikan perlindungan data pribadi dan privasi secara optimal. Hal ini diperlukan, agar masyarakat dapat terhindar dari dampak-dampak merugikan. Baik berupa penyalahgunaan atau penggunaan data pribadi yang tidak sesuai aturan atau misuse or unlawful,” pesannya.

Ia pada kesempatan ini juga, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung penyelesaian Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

“Salah satu prinsip utama pemrosesan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP, yaitu. mewajibkan pemanfaatan data pribadi dilakukan dengan dasar hukum (legal basis) yang sah. Diantaranya adalah, persetujuan (consent) dari pemilik data. Hal ini sejalan dengan regulasi di berbagai negara, termasuk GDPR Uni Eropa,” jelasnya.

Dengan disahkannya UU PDP, maka Indonesia, terangnya, akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat, detail, dan komprehensif, dalam menjamin hak-hak konstitusional para pemilik data pribadi.

“UU PDP mengatur kewajiban pengendali data pribadi, serta ketentuan penegakan hukum perlindungan data pribadi. Saat ini, pembahasan RUU PDP sedang dilakukan antara Komisi I DPR dengan Panitia Kerja Pemerintah. Diharapkan dapat segera selesai awal tahun ini,” demikian Menkominfo. (knda)

About The Author

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Pewarta

Baca Lainnya

Muhammadiyah Tetapkan 11 Maret 2024 Jadi Awal Puasa 1 Ramadan 1445 H

1 Februari 2024 - 18:43

Muhammadiyah Tetapkan 11 Maret 2024 Jadi Awal Puasa 1 Ramadan 1445 H - Haedar Nashir - Ketua Umum PP Muhammadiyah

Bupati Beri Kesempatan 20 Orang Putra/i Sumbawa Barat Untuk Kuliah Gratis di Fakultas Kedokteran UNRAM

27 Januari 2024 - 18:21

Bupati Beri Kesempatan 20 Orang Putrai Sumbawa Barat Untuk Kuliah Gratis di Fakultas Kedokteran UNRAM - H W Musyafirin - Bupati Sumbawa Barat

AMMAN Gandeng NARASA Perkuat UMKM dan Pariwisata di Sumbawa Barat

25 Januari 2024 - 20:14

AMMAN Gandeng NARASA Perkuat UMKM dan Pariwisata di Sumbawa Barat - Amar Nurmansyah - Sekda KSB

Universitas Cordova Siap Cetak Jurnalis Andal yang Bijak, Inovatif, dan Komunikatif

9 Januari 2024 - 16:43

Universitas Cordova Siap Cetak Jurnalis Andal yang Bijak, Inovatif, dan Komunikatif - Hardoni - Anggota PWI KSB - Pemred KOBARKSB.com

Meta Facebook Buka 72 Lowongan Kerja dengan Gaji Fantastis

22 Desember 2023 - 14:12

Meta Facebook Buka 72 Lowongan Kerja dengan Gaji Fantastis - Meta's Headquarters in Menlo Park, California

Pemda KSB Yakin Target PAD Tahun 2023 100% Tercapai

14 Desember 2023 - 16:59

Pemda KSB Yakin Target PAD Tahun 2023 100% Tercapai - Tambang Emas Sumbawa Barat
Trending di EKONOMI
Don`t copy text!