Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati KSB Berakhir Ricuh, Beberapa Orang Tak Dikenal Terobos Barisan Polisi

Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati KSB Berakhir Ricuh, Beberapa Orang Tak Dikenal Terobos Barisan Polisi

Taliwang, KOBAR – Kamis, (13/8), massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sumbawa Barat Mencari Keadilan (GMSBMK), kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Sumbawa Barat (Graha Fitrah), dengan tuntutan yang hampir sama dengan aksi-aksi sebelumnya. Tapi tragisnya, unjuk rasa kali ini berakhir ricuh. Beberapa orang tak dikenal menerobos barisan pengamanan polisi, untuk merebut megaphone yang dipegang salah seorang orator aksi.

Beberapa orang tak dikenal menerobos barisan pengamanan polisi.

Karena insiden itu, kedua belah pihak langsung diamankan polisi. 1 buah megaphone milik massa aksi rusak. Massa aksi juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.

Dikonfirmasi awak media ini, Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono SIK MH, membenarkan adanya laporan atas insiden tersebut, dan diakui sedang diproses pihaknya.

AKBP. Herman Suriyono, S.IK, MH.

“Benar, laporannya telah kami terima dan segera ditindaklanjuti,” tutur Kapolres.

Kapolres menjelaskan, saat kejadian perkara, beberapa pelaku telah melakukan perampasan atribut pengunjuk rasa, bahkan mereka bersikeras membubarkan secara paksa para pengunjuk rasa.

“Diduga mereka bukan bagian dari pendemo. Terkait dengan laporan dari pelapor, kita akan proses sesuai hukum berlaku. Jika salah akan kami tindak tegas tanpa tebang pilih,” tandas AKBP Herman Suriyono SIK MH.

Salah seorang pengunjuk rasa sedang diperiksa polisi.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa dilindungi oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam UU itu diatur tentang sanksi terhadap orang atau pun pihak yang mencoba menghalangi atau melarang seseorang atau sekelompok orang yang mau berdemonstrasi. 

Adapun sanksi untuk pihak yang melarang atau menghalangi demonstrasi itu diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, Pasal 18, yang berbunyi; “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”. (ktus)

Don`t copy text!