Masyarakat Tidak Bisa Selamanya Diberi Bansos

Bupati: Jangan Suka Mengeluh

Taliwang, KOBAR – Kabupaten Sumbawa Barat dilaporkan telah mendapatkan kepercayaan bagi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana tahun  ini ada sekitar 4.006 warga yang menjadi sasaran program tersebut. Program yang digulirkan sejak 2007 silam, menyasar 8 kecamatan yang ada di wilayah setempat. Meski begitu, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, berharap agar masyarakat yang masuk dalam golongan PKH  bisa ke luar dari zona tersebut dan sukses berwirausaha.

“Dana bantuan yang diterima oleh masyarakat tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakatnya, yang menginginkan warganya sejahtera dan menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.

Bupati sebenarnya mengharapkan adanya penurunan jumlah PKH ini, karena meru­pa­kan wujud keberhasilan program pemerintah. Apabila setiap tahun jumlahnya terus meningkat, itu artinya program PKH yang merupakan pem­berian dana stimulus dari peme­rintah ini dianggap  gagal.

“Oleh karenanya bagi masyarakat yang berhak menerima dana ini harus diseleksi secara ketat, sehingga  tidak  terjadi  KKN dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Sebenarnya, bantuan tersebut tidak serta merta bisa menyelesaikan masalah di masyarakat, namun paling tidak bisa meringankan beban kehidupan warga.

“Tetapi warga penerima PKH ini tidak bisa selamanya bergantung pada PKH, harus berani dan yakin ke luar dari PKH dan siap hidup mandiri. Jika anak-anak penerima PKH sudah lulus sekolah dan bekerja, modal usaha yang diberikan bisa berkembang dan sudah mapan, harus siap hidup mandiri, sehingga PKH bisa diberikan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Bupatipun mengingatkan kepada seluruh warga, untuk selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah SWT, dan jangan pernah mengeluh.

“Jalani saja apa yang ada, mau sukses maka harus gigih, jujur dan disiplin. Mari kita sama-sama wujudkan PKH ini sukses dan lulus dalam waktu yang ditargetkan para penerima PKH itu sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, Menteri Sosial (Mensos), dra Khofifah Indar Parawansa, yakin skema bantuan sosial non tunai yang disalurkan mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah.  Ia bahkan optimis, penyalurannya melalui sistem keuangan inklusif berkontribusi bagi target keuangan inklusif pemerintah  yang dipatok sebesar 75 persen di tahun 2019 mendatang.

“Akhir tahun 2017, tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten sudah kita rencanakan akan dapat menikmatinya melalui aksesibilitas perbankan,” ungkapnya.

Khofifah memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Sumbawa Barat dimana dalam penyaluran kartu Pariri bagi para Lansia dan para penyandang disabilitas termasuk bantuan bagi para nelayan, peternak maupun pertanian dalam bentuk pemberian kartu Bariri maupun bantuan lainnya dalam skema penyaluran non tunai segaris dengan harapan pemerintah. Dimana tujuannya agar terkoneksinya masyarakat miskin dengan perbankan hingga membuat mereka dapat memanfaatkan berbagai produk dan jasa keuangan formal seperti transfer, menabung maupun pinjaman serta asuransi.

“Penyaluran bantuan nontunai sangat efektif mengajarkan masyarakat untuk menyimpan uang bantuan dalam tabungan. Jadi ini sangat baik sehingga masyarakat yang menerima bantuan tidak serta merta diambil semua saat bantuan ditransfer,” imbuh Khofifah.

Ditambahkan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk di dalamnya Kabupaten Sumbawa Barat menjadi satu dari puluhan kabupaten/kota yang mendapat bantuan sosial (Bansos) PKH melalui keuangan inklusif. Program ini melibatkan lembaga perbankan sebagai penyalurnya.

“Tujuannya untuk mempersempit kemungkinan bantuan yang dipotong, penyimpangan dan salah sasaran,” pungkasnya. (ktas)

Trending di KOBARKSB.com