Awasi Media Sosial, Polisi Punya “Cyber Patrol”

Kapolres: Jangan Mudah Terhasut

Taliwang, KOBAR – Revisi Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 pemberlakuannya ditetapkan mulai 28 Nopember lalu. Untuk itu, Kepolisian Resort (Polres) Sumbawa Barat kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan Media Sosial (Medsos).

Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Andy Hermawan SIK, menyatakan, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian.

“Kita sebaiknya bijak dan berpikir sebelum meneruskan informasi yang berkenaan dengan hal itu,” ungkapnya.

Atas pemberlakuan revisi UU tersebut, masyarakat juga diimbau menggunakan media sosial untuk hal-hal positif. Jika digunakan untuk menebar kebencian dan provokasi maka dampaknya akan meresahkan masyarakat dan mengganggu situasi daerah yang sudah kondusif.

Ia meminta masyarakat  tidak terpancing jika ada berita-berita atau pernyataan negatif di media sosial.  Masyarakat harus waspada terhadap upaya pihak tidak bertanggung jawab yang mencoba mengganggu keamanan daerah dengan provokasi melalui media sosial.

Sebaliknya, perwira polisi dengan dua melati di pundaknya ini meyakinkan bahwa teknologi yang dimiliki kepolisian saat ini sudah canggih sehingga dengan mudah bisa menelusuri siapa dan di mana keberadaan pelaku provokasi di media sosial.

“Kepolisian kini juga melakukan ‘cyber patrol’ untuk memantau di media sosial. Petugas memantau materi di media sosial yang bisa menjadi viral menyebarkan berita-berita yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, setelah revisi UU ITE itu resmi diberlakukan, pihaknya kini mulai gencar mensosialisasikannya. Untuk lebih efektif dilibatkan peran serta Bhabinkamtibmas.

“Kita libatkan Bhabinkamtibmas karena lebih dekat dengan masyarakat,” cetusnya.

Seperti dilansir media, ada beberapa perubahan dalam UU ITE ini diantaranya dalam pasal 27 terdapat pengurangan hukuman pidana untuk kasus pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun penjara. Kemudian dalam Pasal 29 tentang pengancaman dengan kekerasan, semula berlaku hukuman 11 tahun, kini juga hanya empat tahun.

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat 3, dijelaskan bahwa tuduhan itu harus ditujukan kepada personal, baru dapat ditindak. Lalu pemerintah juga disebutkan memiliki hak untuk memblokir situs-situs yang melanggar UU ITE. (ktas)

Trending di KOBARKSB.com