11/07/2020

Kejati NTB Ancam Awasi Praktik Fee Proyek di KSB

Kasi Pidsus: Pemberi dan Penerima Akan Ditindak

Taliwang, KOBAR – Upaya percepatan pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) perlu didukung infrastruktur yang memadai. Namun perlu diingat, pembangunan yang berawal dari pengadaan barang/jasa suatu daerah mutlak disesuaikan dengan kebutuhan serta harus sesuai prosedur dan taat hukum. Hal ini perlu didukung semua pihak terutama Institusi penegak hukum, agar praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang/jasa dapat diberantas.

Sekretaris Tim Pengawal Pemantau Pembangunan Pemerintahan Daerah (TP4D) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Ely Rahmawati SH MH, menyatakan, seluruh jenis pengadaan barang/jasa dalam proses pembangunan daerah harus disesuaikan kebutuhan dan segala praktik melanggar hukum harus dijauhi.

“Setiap pengadaan barang/jasa oleh pemerintah, harus proporsional. Tidak boleh berdasarkan keinginan pihak manapun,” kata Ely, yang juga menjabat Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus), Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB ini, saat menyampaikan materi pembekalan PDPGR KSB, belum lama ini.

Baca Juga :  Pemberian Kredit Anggota DPRD KSB Sesuai SOP

Ia juga mengingatkan, agar oknum pejabat di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ataupun oknum panitia pengadaan barang/jasa untuk tidak bermain-main dalam tender proyek dan penunjukan rekanan, apalagi menerima setoran fee proyek. Tindakan ini dinilai merupakan pekerjaan kotor dan sama dengan korupsi, sebab tidak sesuai dengan pakta integritas dan menghambat pembangunan.

“Jika ditemukan adanya indikasi, tentu akan kami tindak tegas baik pemberi fee maupun penerimanya,” ancamnya.

Menurut Ely, penggunaan anggaran sesuai prosedur yang diperuntukkan dalam proyek pengadaan Barang/Jasa, akan mampu menghemat anggaran daerah. Sehingga anggaran yang semestinya bisa digunakan untuk jenis pekerjaan lain dapat dimaksimalkan.

“Ini dilakukan agar tidak ada pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nantinya,” imbuhnya.

Baca Juga :  Tidak Ada Insentif Guru Ngaji, TPQ dan Hukum Masjid

Kendati demikian, Ely mengingatkan pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan anggaran daerah demi tercapainya pembangunan. Hal ini penting, agar akselerasi  pembangunan serta upaya pemberdayaan masyarakat tercapai dengan baik.

Ia membeberkan, secara nasional serapan anggaran untuk pembangunan hanya 20 persen dari dana yang tersedia di seluruh daerah.

“Anggaran yang ada harus dimaksimalkan untuk pembangunan. Jadi pemerintah daerah tidak perlu takut menggunakan dananya selama sistemnya benar,” tukasnya.

Selain itu, tegas Ely, Pemda KSB tidak perlu merasa diintervensi dalam proses pembangunan, sebab pihaknya hanya menempatkan diri sebagai Institusi kontrol agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran negara. Artinya, pihaknya semata-mata menempatkan diri sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan yang lebih baik.

“Kami tidak mengintervensi setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan Pemda. Kami hanya memposisikan diri sebagai institusi kontrol agar semuanya sesuai,” timpalnya.

Baca Juga :  Bupati Canangkan Hemat Listrik, Pol PP Ditugasi “Awasi Setrum”

Dilain soal, Ely juga mengingatkan, jika dalam seluruh proses penganggaran ditemukan kejanggalan yang merugikan negara. Maka pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang melakukannya.

“Tentu, jika sistem dan prosedur penganggarannya tidak sesuai, kami langsung akan tindak sesuai perundang-undangan yang berlaku,” demikian Ely. (kans/ktas)

loading...
Bagikan di:

KOMENTAR

Komentar