Pemberian Kredit Anggota DPRD KSB Sesuai SOP

Pemberian Kredit Anggota DPRD KSB Sesuai SOP

Taliwang, KOBAR – Pemberian kredit pinjaman terhadap Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) oleh PT. Bank NTB Taliwang sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.

Realisasi atas pinjaman dilakukan setelah wakil rakyat itu mengajukan beberapa syarat yang telah ditetapkan, termasuk angka permohonan tidak bisa melebihi angka Rp. 300 juta, atau plafon maksimal yang tertuang dalam SOP sesuai Surat Keputusan (SK) bernomor SK/01.17/64.27/014/2014.

Berapa orang anggota Dewan yang sudah mengajukan permohonan dan telah dicairkan tidak bisa dipublikasi, tetapi diakui sudah belasan orang.

“Aturan pemberian kredit terhadap anggota dewan sangat jelas, dan diatur dalam SOP Bank NTB, jadi tidak ada unsur apapun” ucap pimpinan Bank NTB Taliwang, H Mahidin kepada sejumlah wartawan rabu 17/9 kemarin yang didampingi wakil pimpinan, Abdul Hafith.

Masih keterangan H Mahidin, ada 9 syarat yang harus dipenuhi oleh anggota dewan yang mengajukan permohonan kredit, diantaranya foto copi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto copi Kartu Keluarga (KK), foto copi SK pengangkatan, foto copi kartu anggota, surat kuasa untuk dilakukan pemotongan gaji, termasuk rekomendasi dari pimpinan lembaga politik tersebut.

Dibeberkan H Mahidin, dalam SOP itu juga menyebutkan bahwa kredit yang diperuntukkan bagi anggota DPRD adalah kresna duta rakyat. Jenis kredit ini berbeda dengan kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat umum, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk ada beberapa perjanjian yang tertuang dalam SOPnya.

Perjanjian yang tertuang dimaksud adalah, hak membayar atas pinjaman itu akan hilang, jika anggota DPRD meninggal dunia, dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan pemecatan. “Pinjaman yang dilakukan anggota dewan sudah pasti terasuransikan untuk menjaga beberapa kemungkinan itu,” lanjut H Mahidin.

Pada kesempatan itu H Mahidin menegaskan, tidak semua anggota Dewan yang mengajukan kredit mengajukan permohonan pada batas maksimal atau sebesar Rp. 300 juta, karena ada juga yang meminta hanya Rp. 50 juta. “Permohonan variatif, namun benar ada yang mengajukan pada angka maksimal dan sudah dicairkan permohonan itu,” lanjut H Mahidin.

Sementara ketua sementara DPRD KSB, Muhammad Nasir ST, MM mengaku tetap memberikan rekomendasi kepada anggota dewan yang ingin memanfaatkan kredit khusus tersebut, apalagi rekomendasi yang diberikan sebagai salah satu syarat pengajuan kredit. “Saya tidak ingin mempersoalkan berapa jumlah kredit yang menjadi permohonan, karena mengajukan kredit bukan melanggar aturan,” tegas Nasir sapaan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Nasir justru memberikan apresiasi kepada pihak Bank NTB yang membuka ruang pinjaman atau kredit bagi anggota DPRD KSB, apalagi anggota DPRD KSB saat ini sangat membutuhkan dana segar, karena saat suksesi lalu telah banyak menguras materi. “Saat suksesi kami harus berdarah-darah, bahkan sampai pinjam sana sini, jadi untuk menutupi pinjaman itu hanya dengan mengajukan pinjaman,” terusnya. (kimt)

Don`t copy text!