fbpx
Tes Urine Semua Anggota Dewan

Tes Urine Semua Anggota Dewan

Taliwang, KOBAR – Semua anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) harus bebas dari narkoba. Untuk membuktikannya para politisi itu harus siap untuk dites urine.

Desakkan untuk dilakukan tes urine bukan hendak mengetahui siapa saja anggota Dewan yang menjadi pemakai barang haram itu, tetapi lebih memastikan bahwa wakil rakyat di Bumi Pariri Lema Bariri memang bebas dari penyalahgunaan narkoba. “Harus semua anggota dewan di tes urine,” tegas direktur Yayasan Bina Madani, Karyadi SE kemarin.

Karyadi merasa yakin jika anggota DPRD KSB tidak terlibat dengan narkoba, namun harus memberikan keyakinan kepada masyarakat dengan bukti. Salah satu pembuktian dengan melakukan tes urine. “Silakan DPRD KSB bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan tes urine,” tegas Karyadi.

Tes urine itu sendiri bukan untuk melakukan pembuktian semata, tetapi lebih pada mengingatkan kepada para wakil rakyat, agar menghindari untuk menggunakan barang haram tersebut, terutama wakil rakyat yang periode 2014-2019 merupakan periode pertama menjadi anggota Dewan. “Narkoba ada salah satu godaan yang mengancam dewan, jadi tes urine harus dilakukan secara berkala,” lanjut Karyadi.

Pada kesempatan itu Karyadi mengaku jika komponen masyarakat sangat berharap kepada anggota dewan untuk bisa maksimal melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan di Bumi Pariri Lema Bariri ini. Jika dewan yang diharapkan untuk mengkritisi eksekutif terlibat narkoba maka akan ironi jadinya. “Kami support pimpinan dewan untuk mengajak seluruh anggota dewan melakukan tes urine,” timpal Karyadi.

Menanggapi hal itu, wakil ketua sementara Fud Syaifuddin ST melalui selularnya mengaku sangat setuju dengan ide dilakukan tes urine terhadap seluruh anggota DPRD KSB, bahkan diakui seluruh anggota Dewan setuju. “Kita semua siap untuk dilakukan tes urine, agar bisa memberikan kepastian bahwa semuanya bebas narkoba,” aku Fud sapaan akrab politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Soal mekanis atau sistem dilakukan tes urine masih harus dibahas secara internal, termasuk dengan pihak yang berkompeten. ”Perlu dibahas masalah jadwal dan waktu pelaksanaan tes urine, termasuk koordinasi dengan pihak yang akan melakukan tes urine,” terang Fud. (kimt)

Don`t copy text!