BBM Belum Naik, Harga Sudah Mencekik. Kapan Razia dan OP Digelar ?

Belum juga rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diputuskan, harga-harga pangan di pasar sudah mulai mencekik. Harga beras, misalnya, makin liar tak terkendali. Beras kualitas biasa saja bisa sampai RP 9.000 per kilogram. Padahal, ini adalah beras yang dikonsumsi masyarakat kebanyakan, bukan kaum berduit yang biasanya menggunakan beras kualitas super.

Harga bahan pangan lain pun tak kalah mahal. Harga bumbu dapur, sayuran, gula pasir, terigu, dan telur juga secara perlahan-lahan mengarah naik. Tak terbayangkan, apa yang terjadi jika pemerintah sudah benar-benar menaikkan harga BBM. Kenaikan harga sudah pasti akan terjadi, karena ongkos transportasi pun naik. Lebih-lebih, kenaikan ongkos transportasi seringkali tidak wajar.

Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, saat pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM, bila harga BBM naik 25 persen, angkutan kota, terutama yang berukuran kecil seperti Angkot, misalnya, akan melakukan penyesuaian tarif 50-100 persen. Mereka seolah tak mau memberikan harga yang wajar. Bila semula tarif Rp 2.000, maka dengan begitu saja mereka akan menaikkan tarif menjadi Rp 3.000.Para pengguna jasa transportasi ini, termasuk para pedagang tentu akan tercekik, dan serta-merta menaikkan harga dagangannya.

Sekarang, tarif angkutan belum naik, namun harga bahan pokok masyarakat sudah merambat naik. Seharusnya hal ini segera diantisipasi pemerintah. Stabilkan harga barang di pasar, lakukan berbagai cara termasuk operasi pasar. Karena, kenaikan harga bahan pokok terjadi akibat aksi spekulasi, aksi timbun barang dan lain-lain untuk mengantisipasi kenaikan harga yang sudah di depan mata. Semakin lama pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM ini maka semakin menggila aksi spekulasi yang terjadi.

Paratengkulak, penimbun dan lain-lain akan semakin giat menyimpan barang, sehingga kelangkaan terjadi, dan ujung-ujungnya harga pun tak terkontrol. Seharusnya, jika akan mengambil keputusan besar, seperti kenaikan harga BBM, pemerintah bisa mengambil langkah antisipasi paling tepat sebelum dan sesudahnya.

Mengapa pemerintah perlu melakukan Operasi Pasar dan Razia makanan dan minuman di pasar dan pusat perbelajaan lainnya ? Setidaknya, alasan hukum ekonomi berbanding lurus dengan permintaan justru perlu diperhatikan. Sebab, semakin tinggi permintaan, akibatnya harga semakin tinggi pula. Praktik ini sudah  menjadi tradisi menjelang kenaikan harga BBM.

Di berbagai daerah di Indonesia, pemerintah setempat  hampir setiap hari melakukan razia makanan dan minuman kadaluarsa, tidak layak konsumsi lainnya. Tidak jarang dari razia itu menemukan makanan dan minuman yang secara langsung dapat ditetapkan kadaluarsa dan tidak layak konsumsi dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan. Tragisnya, lagi isu paling anyar oknum masyarakat secara besar-besaran menjual daging oplosan. Semuanya itu merugikan konsumen.

Namun, di Sumbawa Barat, Pemerintah khususnya Dinas Perindustrian Pedagangan Koperasi dan UMKM (Perindagkop dan UMKM) KSB jarang melakukan razia ?.  Apakah, jarangnya razia itu menunjukkan kalau  pasokan makanan dan minuman di daerah ini dijamin aman dari praktek  penjualan makanan dan minuman kadaluarsa dan sejenisnya ? Mestinya, jaminan yang diberikan itu setelah dinas terkait melakukan razia ke beberapa pusat perbelanjaan, terutama menjelang rencana kenaikan harga BBM.

Kalau faktanya seperti ini, Jangan sampai pemerintah malah kebakaran jenggot jika rakyat sudah menjerit. Kebijakan kenaikan harga bisa saja diterima, jika pemerintah mampu memenej kebijakan itu dan membuat kondisi ekonomi tetap terkontrol. Lalu kapan Dinas Perindustrian Pedagangan Koperasi dan UMKM KSB menggelar Razia dan Operasi Pasar ? Kita tunggu saja. (*)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com