SUMBAWA BARAT · 27 Agu 2020

Pedagang Kecil Menjerit, Stimulus yang Dijanjikan Untuk UMKM Tak Dirasakan

PKL: Bagaimana Mau Dapat Bantuan, Didata Saja Tidak!

Taliwang, KOBAR – Stimulus ekonomi dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan aneka ragam program, yang digulirkan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dipertanyakan realitasnya. Begitu banyak Bantuan Sosial (Bansos), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang diumumkan Presiden, Gubernur, dan Bupati di media massa, demi untuk menjaga stabilitas ekonomi ditengah pandemi Covid-19, yang tak tahu kapan akan berakhir. Tapi apakah semuanya itu sudah tepat sasaran dan sesuai harapan? Itulah yang menjadi persoalan klasik, dan terus membelit birokrasi di Indonesia.

Masita (43 tahun), Warga Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, kepada awak media ini, Rabu, (26/8), bercerita, bahwa sejak pandemi Covid-19 melanda, pendapatannya menurun drastis. Dan bahkan sempat berhenti berjualan beberapa bulan.

Jika sebelumnya, tuturnya, ia bisa mengantongi Rp 300.000 sampai Rp 500.000 setiap hari, sekarang tidak pernah lebih dari Rp150.000. Kadang hanya Rp 50.000, bahkan tidak ada sama sekali. Agar usahanya tetap bertahan, perempuan 43 tahun ini, mengurangi porsi jualannya, dan menjual beberapa aset yang dimiliki.

“Masih bisa muter sih, meskipun berat dan pusing. Yang penting dicukup-cukupin aja. Kalau dulu beli bahan jajan sampai 3-5 kilogram, sekarang cuma 1 kilogram. Yang penting bisa muter,” tutur Masita.

Sejak pendapatannya anjlok, ia pun harus memangkas beberapa kebutuhan sehari-hari, termasuk mengurangi jatah uang jajan anaknya, dan membatasi anaknya memakai internet. Padahal, sambungnya, anak-anaknya yang masih duduk di bangku SD dan SMP itu, selama masa pandemi ini, diharuskan oleh guru mereka untuk belajar dari rumah dengan menggunakan internet.

Suasana Pasar Tanah Mira, Taliwang, di Pagi Hari.

“Pengeluaran per bulan sekarang Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta, itu sudah diirit-irit sekali. Kalau nggak begitu, ya bisa sampai Rp 3 juta – Rp 5 juta. Yang biasa buat anak sekolah Rp 1 juta, sekarang cuma Rp 500.000. Pokoknya pas-pasan sekali, bener-bener pas-pasan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau bisa kembali kayak dulu,” sambungnya.

Selama pandemi, Masita, yang jualan jajanan itu juga mengaku, tak pernah mendapat bantuan sosial, atau pun BLT dari Pemerintah setempat. Jangankan untuk mendapatkan bantuan, bahkan aparat pemerintah yang datang untuk mendata dirinya saja tidak pernah ada.

“Bagaimana mau dapat bantuan, didata saja tidak!,” tukasnya.

Senada dengan Masita, Fandi (32), Warga Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, ketika bertemu dengan awak media ini, mengaku mengalami hal yang sama dengan Masita. Fandi yang punya usaha kuliner, dan juga punya ijin usaha, bercerita bahwa selama pandemi Covid-19 melanda, dia terpaksa menutup usahanya beberapa bulan, dan beberapa karyawannya dirumahkan. Dan persis sama dengan Masita, Fandi juga mengaku, bahwa dirinya tidak pernah menerima dana stimulus dari Pemerintah setempat, baik JPS, maupun BLT.

“Boro-boro mau dapat bantuan, orang yang datang mendata saja tidak ada. Kalau petugas yang datang menagih pajak benar!,” ujar Fandi, sambil gemes.

Melihat problematika yang terjadi, media ini mewawancarai seorang pengamat sosial politik, yang juga akademisi. Martadinata MHI, Ketua LRP2M Universitas Cordova, kepada awak media ini, menyatakan, bahwa jika benar tepat sasaran, dan betul-betul terdata dengan baik orang-orang yang benar-benar terdampak dengan pandemi Covid-19, minimal ekonomi masyarakat tetap bergerak.

Marta menilai, bahwa kebijakan JPS dan BLT yang ada tidak menyentuh akar masalah para pelaku usaha kecil dan menengah. Kata Marta, persoalan utama yang dihadapi mereka, bukanlah modal usaha, tapi kesulitan mendapatkan pasar lantaran turunnya daya beli masyarakat.

“Kebutuhan mereka bukan sekadar menambah nafas, tapi yang dibutuhkan pelaku usaha bangkit dan survive. Harapannya bisa melanjutkan usahanya, itu yang harus dipahami. Kalau hanya modal, mungkin efektif dalam jangka pendek, tapi tidak optimal karena tidak memulihkan usaha-usaha UMKM,” jelas Martadinata.

Martadinata, M.HI.

Karena itu, Marta menyarankan, agar Pemerintah tidak sekadar mengguyur uang tapi juga memberikan panduan. Misalnya, yang bergerak di usaha kuliner bisa diarahkan untuk shifting ke produk-produk yang banyak dikonsumsi konsumen. Ia juga berkata, dari sekian banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang ada, mungkin 80% diantaranya masih unbankable, atau tidak mendapat bantuan pinjaman dari bank.

Sehingga, menurutnya, jumlah pelaku UMKM yang disasar pemerintah masih terlampau kecil. Ketika demikian halnya, kata Marta, maka validasi penerima bantuan akan menjadi lebih kompleks.

“Itu proses verifikasinya bagaimana? Pemerintah harus memiliki tolok ukur yang jelas ketika memberikan bantuan tunai kepada pelaku usaha. Jangan sampai uang miliaran rupiah terbuang cuma-cuma. Antara target dengan outcome harus terukur. Kalau ini, sepertinya nggak jelas, pokoknya pemerintah menyalurkan. Kalau begitu, program ini akan menjadi statistik doang, tidak ada indikator untuk mengukur. Ingat! Setiap satu sen uang negara harus jelas outcome-nya apa, karena itu uang rakyat,” demikian Martadinata MHI. (klar)