Hajam: Namun Tidak Semua Perijinan Gratis
Taliwang, KOBAR – Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Sumbawa Barat memastikan akan mengambil tindakan tegas jika menemukan oknum pegawainya melakukan praktik Pungutan Liar (Pungli) terhadap proses pelayanan perijinan kepada masyarakat. Hal itu dilakukan sesuai instruksi Presiden Jokowi untuk memberantas praktik suap dan pungli dalam setiap pelayanan publik.
Kepala BMPPT Sumbawa Barat, Drs Hajamuddin, mengatakan, dalam proses pelayanan perijinan yang dilakukan selama ini, belum ditemukan satupun informasi keterlibatan pihaknya dalam praktik itu. Pelayanan diberikan sesuai standar operasional pelayanan (SOP) yang ditetapkan.
“Artinya, dalam pelayanan itu mengacu kepada proses serta mekanisme pungutan yang ditetapkan sesuai aturan. Seperti untuk izin HO dan IMB misalnya, sudah ada ketentuan yang jelas terkait dengan besaran retribusi yang ditetapkan daerah,” katanya.
Ia mengaku terus mengingatkan pegawainya terkait dengan larangan praktik Pungli. Hal itu menurutnya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merugikan.
“Dalam setiap kesempatan, kita tiada henti-hentinya mengingatkan mengenai hal itu. Kalau yang tidak boleh, ya jangan dilakukan. Retribusi sesuai Perda memang ada dan aturannya sudah sangat jelas,” ungkapnya.
Ia kembali menyatakan, layanan yang diberikan selama ini bebas pungli. Selain juga mengedepankan semangat Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh (IJS) dalam bekerja maupun dalam memberikan pelayanan.
Meski demikian, Hajam mengaku, tidak semua bentuk pengurusan itu sifatnya gratis. Artinya, mungkin saja ada biaya yang dipungut, namun sudah sesuai aturan dan masuk ke kas daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Seperti itu kira-kira. Pemungutan dapat dilakukan apabila sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh aturan,” tambahnya.
Disinggung ketika nantinya ditemukan ada pihaknya yang melakukan hal tersebut, Hajam menyatakan akan langsung mengambil tindakan tegas. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan dilaporkan kepada Bupati.
Untuk itu, dia berharap keterlibatan dan peran serta masyarakat mencegahnya, hingga melaporkannya jika menemukan adanya praktik-praktik ilegal semacam itu.
“Masyarakat bisa melapor jika menemukannya. Kami terbuka demi terwujudnya pelayanan yang bersih,” tandasnya. (ktas)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 55Taliwang, KOBAR - Aset Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sejalan pelaksanaan belanja modal daerah yang dialokasikan dalam APBD. Total aset daerah dari Rp 2,1 triliun pada tahun 2016 bertambah menjadi Rp 2,5 triliun pada tahun 2017. "Total aset itu mencakup tanah, bangunan, jalan, kontruksi,…
- 54“Terutama Saat Penerimaan Siswa Baru” Taliwang, KOBAR - Memasuki tahun ajaran baru, penerimaan siswa baru mulai dilakukan dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP/MTs dan tingkat SMA/MA/SMK. Dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) itu, Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, berpesan agar jangan ada pungutan macam-macam, sehingga tidak…
- 53Bupati: Jika Terwujud, Harga Barang Akan Murah Taliwang, KOBAR - Gagasan tol laut adalah upaya untuk mewujudkan Nawacita pertama yakni memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu tol laut juga menjadi penegasan, bahwa negara…
- 52Firin: Tak ada Lagi yang Meminta-minta Proyek Ke Bupati dan Wabup Taliwang, KOBAR - Tim khusus monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan beberapa program yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaporkan telah dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) guna untuk memastikan agar proyek penunjukan langsung (PL) di lingkungan Pemerintah…
- 51“Apel Kebhinekaan Digelar di Mapolres” Taliwang, KOBAR - Merespon perkembangan lingkungan strategis baik pada tataran regional, Nasional maupun Global yang bergerak begitu cepat dan dinamis. Terutama yang berimplikasi pada aspek Keamanan dan Ketertiban. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bersama pihak Kepolisian Resort (Polres), TNI-AD, DPRD, SKPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh…
- 51“8 dari 10 Gugatan Diajukan Pihak Perempuan” Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, menyayangkan banyaknya pengajuan gugatan perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mirisnya, gugatan perceraian itu didominasi ASN perempuan. "Kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin karena terlalu keseringan nonton senetron," ungkap…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.