fbpx
06/06/2020

PORTAL BERITA KOBAR

kobarksb.com

Pengawasan DPRD Terhadap Toko Modern Dituding Lemah

Abidin: Meski Telat, Kami Akan Bikin Perda

Taliwang, KOBAR – Pesatnya pertumbuhan Toko Modern di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinilai tidak terlepas dari minimnya pengawasan yang diberikan DPRD setempat. Fungsi pengawasan yang dimiliki terkesan lemah sehingga keberadaannya tak bisa dibendung.

Forum Lintas Pemuda Peduli Sumbawa Barat, Zulkarnaen, menyatakan, jika keberaadaan Toko Modern terus dibiarkan tanpa adanya ‘intervensi’ dan pengawasan DPRD, maka dalam waktu dekat, usaha rakyat terutama usaha perdagangan, yakni, kios-kios kecil terancam tutup.

“Menjamurnya toko modern di KSB cukup meresahkan pedagang kecil. Peran dewan yang merupakan representasi rakyat sangat dibutuhkan dalam mengawal pertumbuhannya sehingga tidak menggerus keberadaan pedagang kecil lainnya,” tukasnya.

Ia menilai, jika dewan tidak lemah dalam pengawasan, terutama memberi saran kepada pemerintah, tentu pertumbuhan toko modern tidak sebanyak ini. Karena lemahnya pengawasan, Toko Modern, begitu mudah membangun di beberapa titik strategis.

Baca Juga :  Fud Syaifuddin Somasi Media dan Tuntut Bulog

“Ingat, teman-teman Dewan yang duduk saat ini merupakan wakil rakyat. Mendengar aspirasi rakyat bukan mendengar kemauan dari orang yang berduit saja. Kita harapkan, Dewan melalui komisi terkait segera menangkap aspirasi ini,” cetusnya.

Terpisah, anggota Komisi II, Abidin Nasar SP, yang dikonfirmasi media ini, menyatakan, akan segera membuat Peraturan Daerah (Perda) inisiatif untuk mengatur keberadaan Toko Modern dan pola pemberdayaannya kepada masyarakat sekitar.

“Perda itu nantinya akan mengatur segalanya. Baik mengenai berapa jumlah toko modern yang beroperasi di KSB, mulai dari Kota hingga kecamatan termasuk pola pemberdayaannya. Ini juga nantinya akan menjadi tanggung jawab parlemen bersama pemerintah untuk mengawal sejauh mana pemberdayaan yang telah dilakukan Toko Modern tersebut kepada masyarakat,” terangnya.

Baca Juga :  Pendapatan Daerah dari Parkir Rp 50 Juta Per Tahun

Pembentukan Perda itu, sambung Abidin, juga akan mengatur arah dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat sekitar tidak merasa tersaingi dengan keberadaannya.

“Boleh pemerintah mengajak investor, tapi, jangan sampai membunuh usaha kecil. Masyarakat telah bersusah payah membangun ekonominya sendiri tanpa bantuan dan pemberdayaan dari pemerintah melalui hasil usahanya sendiri. Lantas, jika bersaing dengan pemodal besar, tentu akan keok,” ujarnya.

Ia menilai, Toko Modern belakangan ini terus menunjukkan geliatnya. Untuk itu keberadaan Perda itu, nantinya akan mengatur segala hal menyangkut persoalan itu.

Baca Juga :  Kompetensi Guru di KSB Masih Dibawah Standar

“Ini akan jadi atensi kami. Meski terbilang telat, Insya Allah, Perda inisiatif itu nantinya akan memiliki kekuatan,” tandasnya. (kjon)

loading...
Bagikan di:

KOMENTAR

Komentar