fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Pencairan Dana Desa Dituding Sengaja Diperlambat

Ketua FK2D: Akibatnya, Kinerja Pemerintah Desa Terganggu

Taliwang, KOBAR – Sebagian besar desa di Kabupaten Sumbawa Barat masih dihadapkan dengan persoalan administrasi anggaran Dana Desa. Akibatnya, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sebagai syarat pencairan Dana Desa hingga saat  ini belum disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Sumbawa Barat, Lukman Hakim SP, membenarkan sebagian besar desa hingga saat ini belum bisa mencairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Karena sejumlah persyaratan, terlebih APBDes masih dalam tahap evaluasi dan verifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.

Sebenarnya kata dia, APBDes yang diserahkan pihak desa telah memenuhi unsur. Namun, karena terjadinya perubahan atau pergeseran mata anggaran oleh tim kabupaten, secara otomatis anggaran atau kegiatan yang telah disepakati bersama unsur perangkat desa, BPD dan para pihak terkait lainnya, nilainya ikut berubah. Sementara ketentuannya, pengunaan DD tidak boleh lebih dan kurang satu sen pun.

“Akibat hal itu kami mengindikasikan tim Kabupaten sengaja memperlambat pencairan DD maupun ADD,” bebernya.

Dikatakan, hingga semester pertama pelaksanaan tahun anggaran berjalan, DD maupun ADD belum dapat digunakan oleh desa. Keterlambatan pembayaran itu bahkan dikhawatirkan pengunaannya tidak bisa optimal seperti yang diharapkan pemerintah pusat.

‘’Pemerintah pusat menghendaki dipercepat pelaksanaan DD dari tahun sebelumnya. Buktinya DD telah ditransfer ke kas daerah beberapa bulan lalu,” urainya, seraya menambahkan, jika berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi APBDes oleh tim Kabupaten, pemerintah desa dinilai belum bisa maksimal menyusun APBDes, sehingga seharusnya Pemkab Sumbawa Barat melalui instansi tehnis dapat memberikan pendampingan ke desa.

“Ini agar tujuan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan secara optimal,” tandasnya. (ktas)

Don`t copy text!