Taliwang, KOBARKSB.com – Beredarnya surat usulan nama-nama calon komisaris independen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dibuat IKASUM JAYA setelah pertemuan bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, memantik reaksi keras sejumlah elemen masyarakat di Sumbawa dan Sumbawa Barat.
“Tidak elok elit Jakarta minta jatah Komisaris ke PT AMNT di tengah rakyat di daerah yang belum kering keringatnya sedang berjuang menuntut apa yang menjadi haknya. Itu seperti mendayung di atas keringat perjuangan rakyat daerah. Sama seperti mengolok-olok perjuangan teman-teman AMANAT yang berdarah-darah di lapangan,” kata Poetra Adi Soerjo, Direktur Eksekutif Open Parliament Institute, Putra Sumbawa di Jakarta, kepada KOBARKSB.com, Sabtu, (21/1).
Menurutnya, orang Jakarta jangan terlalu merasa bisa menyelesaikan masalah di daerah dengan politik bisik-bisik setengah kamar ala Jakarta. Sebab itu bukan pembelajaran yang baik.
“Rakyat di daerah punya hukum geraknya sendiri yang tidak bisa diselesaikan dan atau dikontrol dengan politik elit ala Jakarta. Tuntutan elit Jakarta itu bukan hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah dan memperunyam masalah di daerah,” tegas Soerjo.
Apalagi yang diajukan sebagai calon komisaris, tambahnya, adalah tokoh-tokoh yang dituakan di daerah. Sehingga jangan sampai para tokoh tersebut ditarik masuk dalam permainan politik sumbu pendek.
“Beliau semua orang tua kita yang harus kita tempatkan di posisi terhormat dan berwibawa. Janganlah tempatkan beliau-beliau sebagai bemper dan tukang cuci piring, karena itu berpotensi menempatkan beliau dalam posisi vis a vis (konflik) dengan anak-anaknya sendiri di daerah,” tukas Soerja.
Apalagi dahulu, menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB, Pemda KS dan Pemda KSB, pernah punya saham di Perusahaan tambang Batu Hijau (PT Newmont Nusa Tenggara). Akan tetapi, saham tersebut kemudian dijual ke PT AMNT.
“Kita kok seperti amnesia dengan fakta bahwa dahulu daerah punya saham sehingga punya 3 wakil yang menjadi komisaris. Saham daerah itu dijual tanpa pertanggungjawaban sama sekali ke rakyat. Eh kok sekarang malah numpang di atas gerakan rakyat minta jatah komisaris lagi untuk dan atas nama daerah, ini kan lucu,” tandas Soerjo.
Senada dengan Soerjo, Iwan Irawan, Aktivis LSM KSB, menyatakan, bahwa dirinya dan segenap warga Sumbawa Barat, serta termasuk Pemda setempat, mungkin tidak tahu menahu sama sekali terkait usulan itu.
“Idealnya sebagai Gubernur dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang tinggal di ibukota, bukalah ke publik dulu sebelum mengatasnamakan masyarakat luas. Pak Gubernur, kenapa untuk komisaris cepat sekali yah, tapi buat rencana induk PPM harus menunggu 4 tahun!,” kata Iwan, dengan nada keras.
Untuk diketahui, surat permohonan Ikatan Keluarga Sumbawa-Jakarta Raya (IKASUM JAYA) yang meminta jatah Komisaris Independen kepada Pemegang Saham PT AMNT terbit setelah pertemuan pengurus IKASUM JAYA dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, di suatu restoran mewah di Jakarta baru-baru ini.
Sejumlah nama yang disodorkan disebut merupakan perwakilan Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa (KS), dan perwakilan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Diantaranya: H Badrul Munir, mewakili Provinsi NTB. KH Zulkifli Muhadli, H M Hatta Zain, dan H Amir Jawas, mewakili KSB. H Jamaluddin Malik dan Zainal Ahmad Dilaga, mewakili KS. (kdon)
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 53
Pasca suksesnya event Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP) digelar pada awal tahun 2022 di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pariwisata NTB tampak sudah mulai bergeliat, seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19 yang menjadi kabut hitam industri pariwisata Indonesia. Angka kunjungan wisatawan ke NTB mulai bergerak naik. Pembangunan… - 50
Taliwang, KOBAR - Kondisi ruang pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dikeluhkan warga setempat. Meski biaya pembuatan administrasi kependudukan sudah sejak lama digratiskan, namun warga menyayangkan, bahwa faktor pendukung pelayanan di instansi itu dinilai belum memenuhi standar mutu sebuah kantor pelayanan publik. Ruang pelayanan sempit, hingga… - 47
Bang Zul: Masih Ada Dusun-dusun yang Tidak Pernah Didatangi Pejabat Mataram, KOBARKSB.com - Sempat diisukan dilarang Bawaslu untuk blusukan ke Kabupaten Sumbawa. Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, mengaku kaget, dan langsung mengklarifikasi isu yang beredar. “Saya cek ke Bawaslu Sumbawa, nggak ada Kesimpulan seperti itu. Saya cek ke… - 46
Taliwang, KOBAR - Sejumlah lapak yang berada di pinggir lapangan Alun-Alun akan segera dibongkar. Pembongkarannya sendiri akan dilakukan oleh pemilik masing-masing. Pembongkaran dilakukan setelah pembangunan lapak yang berada di ujung lapangan atau di areal tempat eks kantor Pol PP dinyatakan rampung dan sudah bisa dipergunakan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan… - 46
Mataram, KOBAR - Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Najamuddin, S Sos MM menyampaikan apresiasi kepada jajaran BEM NTB Raya yang ingin melakukan audiensi dan menyampaikan aspirasi kepada Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah. Hal ini terlihat dari beberapa kali mereka mengajukan permohonan Audiensi. Terkait permohonan audiensi… - 46
Hampir tidak ada buku sejarah dunia yang tidak menuliskan tentang Gunung Tambora di Pulau Sumbawa. Salah satu yang terkenal adalah ”The Eruption of G Tambora in 1815”, yang ditulis Junghuhn, seorang ahli botani Belanda. Menjadi naif, jika seorang penguasa dimana gunung termasyhur itu berada, melupakan bahkan abai dengan gunung fenomenal…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar