Gubernur NTB Dituduh ‘Main Belakang’ dan ‘Berkhianat’ Soal Amman Mineral

Taliwang, KOBARKSB.com – Beredarnya surat usulan nama-nama calon komisaris independen PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang dibuat IKASUM JAYA setelah pertemuan bersama Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, memantik reaksi keras sejumlah elemen masyarakat di Sumbawa dan Sumbawa Barat.

“Tidak elok elit Jakarta minta jatah Komisaris ke PT AMNT di tengah rakyat di daerah yang belum kering keringatnya sedang berjuang menuntut apa yang menjadi haknya. Itu seperti mendayung di atas keringat perjuangan rakyat daerah. Sama seperti mengolok-olok perjuangan teman-teman AMANAT yang berdarah-darah di lapangan,” kata Poetra Adi Soerjo, Direktur Eksekutif Open Parliament Institute, Putra Sumbawa di Jakarta, kepada KOBARKSB.com, Sabtu, (21/1).

Menurutnya, orang Jakarta jangan terlalu merasa bisa menyelesaikan masalah di daerah dengan politik bisik-bisik setengah kamar ala Jakarta. Sebab itu bukan pembelajaran yang baik. 

“Rakyat di daerah punya hukum geraknya sendiri yang tidak bisa diselesaikan dan atau dikontrol dengan politik elit ala Jakarta. Tuntutan elit Jakarta itu bukan hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah dan memperunyam masalah di daerah,” tegas Soerjo.

Apalagi yang diajukan sebagai calon komisaris, tambahnya, adalah tokoh-tokoh yang dituakan di daerah. Sehingga jangan sampai para tokoh tersebut ditarik masuk dalam permainan politik sumbu pendek.

“Beliau semua orang tua kita yang harus kita tempatkan di posisi terhormat dan berwibawa. Janganlah tempatkan beliau-beliau sebagai bemper dan tukang cuci piring, karena itu berpotensi menempatkan beliau dalam posisi vis a vis (konflik) dengan anak-anaknya sendiri di daerah,” tukas Soerja.

Apalagi dahulu, menurutnya, Pemerintah Provinsi NTB, Pemda KS dan Pemda KSB, pernah punya saham di Perusahaan tambang Batu Hijau (PT Newmont Nusa Tenggara). Akan tetapi, saham tersebut kemudian dijual ke PT AMNT.

“Kita kok seperti amnesia dengan fakta bahwa dahulu daerah punya saham sehingga punya 3 wakil yang menjadi komisaris. Saham daerah itu dijual tanpa pertanggungjawaban sama sekali ke rakyat. Eh kok sekarang malah numpang di atas gerakan rakyat minta jatah komisaris lagi untuk dan atas nama daerah, ini kan lucu,” tandas Soerjo.

Senada dengan Soerjo, Iwan Irawan, Aktivis LSM KSB, menyatakan, bahwa dirinya dan segenap warga Sumbawa Barat, serta termasuk Pemda setempat, mungkin tidak tahu menahu sama sekali terkait usulan itu.

“Idealnya sebagai Gubernur dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang tinggal di ibukota, bukalah ke publik dulu sebelum mengatasnamakan masyarakat luas. Pak Gubernur, kenapa untuk komisaris cepat sekali yah, tapi buat rencana induk PPM harus menunggu 4 tahun!,” kata Iwan, dengan nada keras.

Untuk diketahui, surat permohonan Ikatan Keluarga Sumbawa-Jakarta Raya (IKASUM JAYA) yang meminta jatah Komisaris Independen kepada Pemegang Saham PT AMNT terbit setelah pertemuan pengurus IKASUM JAYA dengan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, di suatu restoran mewah di Jakarta baru-baru ini.

Sejumlah nama yang disodorkan disebut merupakan perwakilan Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa (KS), dan perwakilan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Diantaranya: H Badrul Munir, mewakili Provinsi NTB. KH Zulkifli Muhadli, H M Hatta Zain, dan H Amir Jawas, mewakili KSB. H Jamaluddin Malik dan Zainal Ahmad Dilaga, mewakili KS. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com