Gubernur NTB yang Bungkam Terkait Amman Mineral Disoal Masyarakat Sumbawa Barat

Taliwang, KOBARKSB.com – Wewenang soal urusan pertambangan di daerah yang dimiliki Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, namun bungkam terkait persoalan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang disuarakan beberapa elemen masyarakat setempat, menimbulkan tanda tanya masyarakat Sumbawa Barat.

“Sepengetahuan kami, kewenangan pertambangan di daerah menjadi wewenang Gubernur. Tapi kenapa Gubernur NTB tidak bersuara menanggapi aksi-aksi masyarakat KSB terkait persoalan yang terjadi di Tambang Batu Hijau ya?,” kata Ismail, Pemuda KSB, kepada awak media ini, Selasa, (20/12).

Padahal Presiden Jokowi, menurutnya, telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba kepada Gubernur pada pada tanggal 11 April 2022. Perpres tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Minimal Gubernur mendorong kementerian ESDM untuk membuka secara transparan aliran dana CSR PT AMNT, seperti yang dituntut selama ini oleh masyarakat Sumbawa Barat. Kan gampang itu dibuka, ketika Pak Gubernur yang minta,” tukasnya.

Lihat: Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Minerba

Sementara itu, Iwan Irawan, Aktivis KSB, mempersoalkan urusan cetak biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) bidang usaha pertambangan Minerba Provinsi NTB, yang menjadi tugas Gubernur. Hal itu, kata Iwan, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Sekian tahun menjabat, entah apa yang ada di pikiran Gubernur NTB sampai tidak menyelesaikan tanggung jawabnya menyusun cetak biru PPM Minerba, atau pernahkah Gubernur melibatkan Bupati dalam menyusunnya? Mau dibilang Gubernur tidak tahu dan tidak paham, beliau ahlinya ahli. Mau bilang gak mau tahu, beliau suka foto sama petinggi perusahaan. Iya, akhirnya hanya Tuhan dan Gubernur yang tahu,” kata Iwan Irawan.

Lihat: Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, telah menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Surat Edaran yang diteken oleh Menteri ESDM, Arifin Tasrif, pada tanggal 29 Juni 2022 ini, resmi memberikan kewenangan pengelolaan tambang minerba kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi, terhitung sejak tanggal 11 April 2022.

Adapun point-point kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada Pemda Provinsi, yang disebut dalam SE tersebut, adalah, meliputi; Pemberian  Wilayah Izin  Usaha  Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan, dengan ketentuan berada dalam satu daerah provinsi  atau  wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 

Lihat: UU Minerba

Sedangkan pelayanan pemberian izin yang ditentukan dalam SE ini, terdiri dari; 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan, berada dalam satu daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 2. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). 3. Izin Pertambangan Rakyat (IPR). 4. Izin Pengangkutan dan Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk satu daerah provinsi. 5. Izin Usaha  Jasa  Pertambangan  (IUJP)  untuk satu daerah provinsi. 6. IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk satu daerah provinsi.

Dalam SE Menteri ESDM ini juga ditegaskan, bahwa dalam pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, tetap mengacu kepada NSPK atau peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Apabila  diperlukan,  Pemerintah  Daerah  Provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. (kdon)

About The Author

KOBARKSB.com

See author's posts

Trending di KOBARKSB.com