fbpx
Strategi APBD KSB Menghadapi Peluang dan Tantangan Ekonomi Global

Strategi APBD KSB Menghadapi Peluang dan Tantangan Ekonomi Global

Oleh: Nurdin Rahman, SE.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sumbawa Barat terbentuk pada masa reformasi, yang memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Meski berusia muda, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak kalah dengan Kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam capaian pembangunan.

Dengan modal-modal pembangunan yang dimiliki, seperti, sumber daya alam, sumber daya manusia dan kapasitas fiskalnya. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan perbaikan di berbagai bidang, bahkan telah mengukir prestasi yang membanggakan, antara lain:

  1. Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan setiap tahun, sejak  tahun  2016 sampai tahun 2020. Persentase jumlah penduduk miskin turun 16.50%  menjadi 13.34%, atau turun 3.16%.
  2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2020 tertinggi diantara semua kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu, 71.63 poin, dan termasuk kategori tinggi secara nasional (60-<70). IPM KSB masih lebih tinggi dari IPM Provinsi NTB, sebesar 68.25 poin. IPM ini menggambarkan 3 dimensi pembangunan, yaitu, kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), dan standar hidup layak.
  3. Sumbawa Barat menjadi satu-satunya daerah di Provinsi NTB yang telah menuntaskan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
  4. Sumbawa Barat telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), dengan menjaminkan kepesertaan seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
  5. Sumbawa Barat secara konsisten tetap memenuhi ketentuan alokasi belanja-belanja wajib (mandatory), seperti, 20% alokasi untuk belanja fungsi pendidikan, 10% di luar belanja gaji untuk urusan kesehatan, 10% untuk belanja Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil non earmarked untuk Alokasi Dana Desa (ADD),  dan 25% Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.
  6. Sejak tahun 2014 hingga tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat  mendapatkan anugerah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai Kabupaten Sumbawa Barat harus dipertahankan dan ditingkatkan, dengan melakukan adaptasi terhadap lingkungan eksternal, seperti, kondisi perekonomian nasional yang cenderung melemah, serta perkembangan pandemi Covid-19 yang tidak menentu, dan lingkungan internal, seperti, munculnya magnet-magnet perekonomian baru, dan adanya sumber daya baru yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat. 

B. Identifikasi Masalah

  1. Bagaimana APBD yang cenderung menurun dapat digerakkan sebagai  alat/instrumen dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah.
  2. Adanya pandemi Covid-19 berdampak pada arah kinerja pembangunan  Sumbawa Barat.
  3. Bagaimana memanfaatkan peluang dan tantangan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat.
Nurdin Rahman Pencanangan Zona Integritas di BPKD KSB
Nurdin Rahman, Bersama Bupati dan Wakil Bupati, Saat Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih di Kantor BPKD KSB, Pada Tahun 2019.

2. ANALISIS DAN STRATEGI

A. Peluang dan Optimisme Baru

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki peluang baru dalam rangka pengembangan ekonomi daerah, berupa:

  1. Pembangunan bandara di Desa Kiantar, Kecamatan Poto Tano, yang akan  mengungkit sektor pariwisata, terutama di  sepanjang pantai barat. Mulai dari Kertasari hingga gugusan pulau-pulau Gili Balu yang akan menjadi destinasi wisata kelas dunia.
  2. Pembangunan smelter dan industri turunannya di kawasan tambang Batu Hijau, Desa Benete, Kecamatan Maluk, yang diharapkan dapat menghasilkan efek rambatan berupa peluang lapangan kerja dan kebutuhan logistik kawasan industri yang bisa disediakan oleh pengusaha lokal.
  3. Pembangunan Bendungan Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea, dan Bendungan Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene, ditarget akan mampu mengairi  jaringan irigasi sepanjang tahun di sebagian besar wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

B. Tantangan Berat yang Harus Dihadapi

Selain memiliki peluang-peluang baru, Kabupaten Sumbawa Barat juga menghadapi tantangan-tantangan berat, sebagai akibat perkembangan keadaan dari lingkungan eksternal, berupa:

1. Pandemi Covid-19

Sejak muncul pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Hingga saat ini, belum diketahui kapan dan bagaimana cara mengatasi pandemi ini. Tidak hanya berdampak bagi kesehatan, seperti jumlah pasien yang harus dirawat di fasilitas kesehatan, hingga kematian. Pandemi ini juga, menyebabkan terpuruknya perekonomian  global, nasional, dan sudah tentu perekonomian daerah. Pandemi ini sudah  jelas menekan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

2. Kemampuan Keuangan Daerah yang Semakin Menurun Disertai Ketidakpastian

APBD Sumbawa Barat pernah mencapai Rp 1.579.365.355.670 pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2021, APBD Sumbawa Barat mencapai Rp 957.523.774.656. Hal ini menggambarkan, bahwa kapasitas fiskal Sumbawa Barat makin menurun dan disertai ketidakpastian, karena tingginya dinamika  kebutuhan belanja penanganan pandemi. 

Pada tahun 2020, telah terjadi perubahan dana transfer karena realokasi dan refocusing anggaran hingga APBD diubah sebanyak 12 kali perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD. Hal itu menyebabkan ruang fiskal daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas menjadi terbatas, karena sumber daya fiskal daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19.

C. Strategi Pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat

Merespon peluang dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, diperlukan strategi-strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan yang Lebih Baik

Aspek tidak kalah penting adalah perlunya menjaga konsistensi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting  untuk  menjamin dokumen perencanaan yang sudah bagus, tidak mengalami distorsi pada tahap pelaksanaan program dan kegiatan. Beberapa kekurangan dalam proses perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan selama ini, antara lain:

a. Output beberapa program/kegiatan/sub-kegiatan belum diukur secara kuantitatif, sehingga sulit dilakukan penilaian capaiannya dan pengukuran kegiatan berbasis kinerja.

b. Kesulitan dalam pengendalian dan analisa dampak kegiatan, karena belum sepenuhnya menerapkan standarisasi kegiatan dan harga.

c. Masih ada kegiatan yang tidak direncanakan, masuk di tahun berjalan melalui mekanisme pergeseran anggaran atau perubahan penjabaran APBD.

d. Pemilik program/kegiatan yang belum sepenuhnya mengawasi/mengawal dalam penyusunan RKA/DPA.

2. Pengembangan Strategis Teknis dalam Mendorong Perencanaan Pembangunan Daerah

Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong program teknis melalui:

a. Pengembangan Sektor Pariwisata; Dengan adanya daya ungkit Bandara Kiantar, Poto Tano.

b. Pengembangan Pertanian dan Perikanan; Dengan adanya Bendungan Bintang Bano dan Bendungan Tiu Suntuk, maka petani dapat memenuhi aktivitasnya dengan menggerakkan tanaman pangan sebagai usaha kultural. Sektor pertanian yang selama ini kesulitan air dapat dikembangkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal dan daerah.

c. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; Pemerintah Daerah mulai mengidentifikasi kebutuhan usaha dan jasa yang dibutuhkan industri wisata dan smelter, serta penyiapan tenaga kerja calon pelaku usaha melalui pelatihan, workshop, dan study banding. 

3. KESIMPULAN

Strategi-strategi tersebut di atas, membutuhkan usaha dan kerja keras, dengan memaksimalkan peran APBD sebagai instrumen untuk membentuk arah kebijakan ekonomi dalam mengimplementasikan peluang pembangunan daerah pada sektor tertentu, sebagai prioritas utama di tengah kondisi perekonomian nasional yang  cenderung melemah. Sehingga pada akhirnya, masyarakat ekonomi Sumbawa Barat telah siap untuk memanfaatkan potensi sumber daya daerah yang ada di Bumi Pariri Lema Bariri.

– Penulis Adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Don`t copy text!