fbpx
Kades Diminta Laporkan Masyarakat Yang Belum Menerima Bansos

Kades Diminta Laporkan Masyarakat Yang Belum Menerima Bansos

Taliwang, KOBAR – Bupati Sumbawa Barat dalam rapat kerja dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat, dan Satgas Gugus Tugas Covid-19 pada, Kamis, (04/06), instruksikan kepada Semua Kepala Desa se-kabupaten Sumbawa Barat (KSB), agar laporkan warganya yang belum dapatkan Bantuan Sosial dampak Covid-19 ke Pemerintah Daerah.

Dalam rapat kerja tersebut, yang dilaksanakan diruang sidang DPRD Sumbawa Barat, Bupati meperjelaskan dihadapan pimpinan DPRD KSB, terkait Bansos dampak Covid-19 bagi warga yang belum mendapatkan. Baik itu PKH, BNPT, BST, Lansia Pariri maupun BLT.

Bupati juga memaparkan serta mendesak kepada semua Kepala Desa Se-Kabupaten Sumbawa Barat, untuk segera melaporkan warganya kepada Pemerintah Daerah, untuk segera diverifikasi datanya agar dapat masuk dalam data base penerima Bansos tersebut.

”Saya instruksikan kepada semua Kades, agar segera bersurat ke Pemda, bagi warganya yang belum terdata atau ketinggalan sebagai penerima manfaat Bansos yang terdampak Covid-19 untuk segera di verifikasi datanya,” ungkap Bupati Sumbawa Barat, Dr. H. W. Musyafirin, MM, dikonfirmasi media ini seusai melakukan rapat dengan Pimpinan DPRD KSB.

Sambung Bupati, terkait dengan mekanisme Bansos tersebut, dirinya mengatakan, bahwa mekanisme Bansos dampak Covid-19 sampai dengan kemarin, basis datanya ada di Desa masing-masing. Dan Kades bersama perangkatnya yang mengetahui persoalan terima dan tidaknya Bansos tersebut.

”Ada beberapa item Bansos yang digulirkan oleh Pempus, Pemprov, dan Pemda. Sehingga masyarakat wajib mendapatkan salah satu Bansos tersebut sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kalau ada yang tercecer, maka mekanisme pengaduan bisa lewat RT, Kadus dan Pemdes,” jelas Bupati.

Selain itu, dalam penjelasannya, Bupati juga memaparkan beberapa bantuan yang harus disubsidi oleh Pemda KSB diantaranya, bantaun JPS Gemilang Dalam bentuk Sembako dari provinsi NTB yang nilai Rp 250.000, Pemda KSB mensubsidi Rp 350.000, penerima BPNT Non PKH nilainya Rp 200.000, dan untuk memenuhi kebutuhan dasar Rp 600.000.

Pemda KSB juga akan mensupport tambahannya Rp 400.000. Agar ada pemerataan dan rasa keadilan bagi masyarakat yang belum pernah menerima salah satu Bansos tersebut,” demikian Bupati KSB. (kras)

Don`t copy text!