fbpx
31/05/2020

PORTAL BERITA KOBAR

kobarksb.com

Data Ganda Program PBI-JK Diduga Rugikan APBD dan APBN

“Persoalan Data Ganda di Indonesia Tak Kunjung Selesai”

Taliwang, KOBAR – Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), untuk fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), diduga rugikan Pemerintah Daerah dan Negara. Pasalnya, banyak temuan data ganda yang diinput oleh Dinas Sosial Sumbawa Barat yang diajukan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Iya memang benar banyak ditemukan data ganda untuk Program PBI Jaminan Kesehatan APBD dan APBN di KSB. Temuan tahun 2018 ada 4.100 data ganda, dan di 2019 ditemukan kurang lebih 5 ribu data ganda. Dan itu sudah dinonaktifkan, ” ungkap Kepala Dinas Sosial KSB, dr H Syarifuddin, melalui Kepala Bidang Linjamsoskel, Endang Yunari S Pi. Saat dikonfirmasi media ini, Jumat kemarin.

Endang Yunari, S.Pi.

Masih En dang, bahwah selama ini kendala adanya data ganda, terjadi pada proses administrasi kependudukan dan admin induk yang belum baik. Karena ada Nomor Induk Keluarga diusulkan BPJS kepada Dinsos yang masih ganda.

Baca Juga :  Kerugian Petani KSB Akibat Gagal Panen Ditanggung Asuransi Pertanian

“Selama ini kita menerima data dari BPJS dalam bentuk ofline. Jadi dasar kami menemukan data ganda tersebut, yaitu melalui data dari BPJS itu sendiri, baik PBI APBD maupun APBN nya. Data gandapun macam-macam, ada ganda orang, ganda NIK dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan data ganda, ” kata Endang menerangkan.

Ia juga mengatakan, ketika pihaknya menemukan data ganda, maka Dinsos dan Dinkes Sumbawa Barat, akan mengusulkan untuk menonaktifkan data ganda tersebut ke BPJS. Tapi pihak BPJS tidak serta-merta langsung menonaktifkan.Tentu data tersebut akan dikroscek dulu didalam sistem, apakah benar ada yang ganda atau tidak.

“Contohnya, ada pengajuan data ganda dari kita sebanyak 10 orang. Kita kirim ke Dinkes, kemudian Dinkes kirim lagi ke BPJS. Dan yang 10 orang tersebut belum tentu dinonaktifkan. BPJS akan mengecek di sistem, apakah benar data tersebut ganda atau tidak, ” ujarnya.

Baca Juga :  ASN Harus Patuhi Aturan Pemilu

Selain itu, pihaknya harus memastiakan tidak ada data ganda yang ada di BPJS. Dinsos juga kata Endang, berusaha melaporkan ke BPJS apabila ada data yang ganda. Karena dalam hal ini Pemerintah Daerah yang akan dirugikan. Kalau BPJS nya, iya senang-senang saja, karena akan diuntungkan.

“Terkait ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat adanya data ganda, saya tidak berani mengatakan. tapi berpotensi mungkin saja iya, ” tandasnya.

Saat ini, PBI Jaminan Kesehatan APBD Mei 2020 KSB, ada 53.367 jiwa yang sudah terdata. Merujuk Basis Data Terpadu (BDT) ada 17.434 jiwa, dan non BDT ada 38.745 jiwa. Begitu juga dengan BPI APBN nya, ada 53.013 jiwa yang terdata. Kemudian BDT ada 32.972 jiwa, sedangkan non BDT ada 20.040 jiwa. Dan yang masih menjadi daftar tunggu sebanyak 300 jiwa yang terdata.

Baca Juga :  Hari Ini Alfamart Akan Disegel?

Media ini sudah melakukan konfirmasi dengan pihak BPJS Sumbawa Barat. Tapi sampai dengan berita ini diturunkan, belum ada jawaban. (kras)

loading...
Bagikan di:

KOMENTAR

Komentar