Rahadian: HET Belum Ditetapkan Pemprov NTB
Taliwang, KOBAR – Belum lama ini Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melaksanakan program konversi minyak tanah ke Gas. Dalam program ini, masyarakat Sumbawa Barat telah mendapatkan paket berupa tabung elpiji 3 Kg, kompor satu tungku, selang dan regulator, kesemuanya merupakan produk berstandar yang dijamin keamanannya.
Semua paket telah terdistribusi dengan baik kepada masyarakat yang berhak menerima. Ini merupakan konversi perdana Mitan ke Gas di KSB, walau tak sedikit masyarakat yang belum bisa move-on dari minyak tanah ke Gas.
Namun saat ini muncul masalah baru dari kalangan pengguna gas elpiji bersubsidi itu, terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Karena harga jual tabung gas di tingkatan pengecer tidak seragam.
Soraya (37), ibu rumah tangga, asal Kelurahan Arab Kenangan, saat ditemui media ini mengaku, telah beralih dari minyak tanah ke Gas semenjak diberikannya paket subsidi elpiji oleh pemerintah, namun saat ini yang menjadi keresahannya terkai dengan harga gas.
“Sekarang saya sudah pakai gas, sudah tidak lagi pakai kompor minyak tanah. Tapi harga gas mahal pak. Kata orang-orang sebentar lagi murah, sampai saat ini masih aja harganya Rp 35 ribu,” keluh Soraya.
Masih Soraya, bahwa harga gas elpiji bersubsidi menurut keponakannya di Lombok berkisar hanya Rp 14.000 hingga Rp 16.000 per tabung, lalu kapan di KSB akan berlaku harga seperti itu?.
Dikonfirmasi media ini, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM (Diskoprindag dan UMKM), melalui Kepala Bidang Perdagangan, Rahadian SPd MSi, tidak membantah kondisi yang dikeluhkan masyarakat. Ia berharap agar persoalan ini tidak berlangsung lama, dan berlarut-larut.
“Kami pun menunggu kapan jadwal penetapan Harga Eceran Tertinggi itu dari Pemerintah Provinsi. Paket tabung Gas beserta kompor satu tungku sudah kami distribusikan ke masyarakat yang layak menerima,” bebernya.
Menurut Rahadian, biasanya, satu bulan setelah pembagian paket tabung, penetapan HET itu sudah dibahas. Namun sampai saat ini belum ada informasi dari pihak Pemprov NTB.
“Terkait kapan, dimana dan siapa yang akan menjadi agen beserta suplayer gas itu sendiri kami belum tahu. Karena itu sepenuhnya kewenangan Pemprov,” cetusnya.
Ia juga menambahkan, berkaitan dengan taksiran harga eceran gas bersubsidi di KSB, diperkirakan minimal Rp 26.000 hingga Rp 30.000 per tabung. (kdon)
About The Author
Bagikan ini:
Trending
- 96
Belum lama ini Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah melakukan program konversi Minyak Tanah (Mitan) ke Gas Elpiji. Selama program ini digulirkan, sejumlah masyarakat yang menjadi sasaran program telah mendapatkan paket berupa tabung elpiji 3 Kg, kompor satu tungku, selang dan regulator. Paket yang dibagikan itu merupakan produk berstandar yang dijamin… - 43
Taliwang, KOBAR - Untuk mengawasi peredaran dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun non-subsidi berbagai jenis, pemerintah melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbawa Barat akan mengeluarkan satu kebijakan baru dengan mewajibkan para pengusaha, khususnya penjual BBM eceran untuk mengurus izin berjualan. Dinas ESDM Sumbawa Barat melalui Kepala Bidang… - 43
Taliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan bahwa rencana konversi dari minyak tanah (Mitan) ke gas elpiji 3 Kg di KSB masih belum jelas hingga saat ini. Padahal pada awal tahun, sempat ada kabar bahwa program konversi itu akan dilaksanakan pada bulan september tahun ini. Namun, semenjak gempa bumi… - 37
Taliwang, KOBAR - Pemerintah RI sejak awal tahun 2007 telah meluncurkan kebijakan konversi minyak tanah (Mitan) ke gas LPG (Liquid Petroleum Gas) yang selanjutnya disebut elpiji. Meskipun banyak pro dan kontra karena terkesan terburu-buru, kebijakan pemerintah tersebut tetap dijalankan. Dari berbagai perspektif, kebijakan pemerintah ini sangat logis, mengingat cadangan bahan bakar minyak… - 31
“Diduga Jatah Mitan KSB Beredar di Lombok dan Sumbawa” Taliwang, KOBAR - Rencana Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Komisi III DPRD menambah kuota Minyak Tanah (Mitan) bersubsidi untuk kebutuhan masyarakat setempat nampaknya bakal sulit terwujud. Meski keduanya getol mengejar penambahan kuota mitan hingga ke pemerintah pusat, namun hingga saat ini belum…
Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Komentar