Kinerja tenaga penyuluh lapangan pada Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP5K) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata masih perlu dibenahi. Pasalnya, hampir sebagian besar masyarakat petani tidak mengetahui keberadaan mereka. Sehingga keluhan yang disampaikan mengindikasikan tingkat koordinasi dan pengawasan penyuluh di lapangan masih kurang optimal.
Seperti yang diungkap Kepala BP5K KSB, Manawari SSos, bahwa persoalan itu kerap menjadi laporan masyarakat. Sehingga untuk memastikan tenaga penyuluh turun ke tingkat lapangan melakukan pendampingan, pihaknya telah menetapkan aturan yang ketat, diantaranya, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak Pemerintahan Desa agar setiap tenaga penyuluh dalam melakukan tugasnya harus sepengetahuan Kepala Desa. Termasuk melampirkan keterangan dan tanda tangan Kepala Desa dalam setiap laporan yang disampaikan tiap bulannya.
Ketegasan ini patut diancungi jempol, sebab seperti yang diharapkan Pemerintah, tenaga penyuluh lapangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam menyukseskan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi sektor pertanian. Artinya, ketika terjadi persoalan di tingkat petani, seperti gagal panen maupun produksi pertanian mengalami penurunan, kinerja tenaga penyuluh patut dipertanyakan. **
About The Author
Bagi
Trending di KOBARKSB.com
- 46
Masih banyaknya pembukuan administrasi desa yang amburadul menjadi sorotan menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pertengahan tahun ini. Kondisi ini rawan memicu persoalan serius saat kepala desa yang baru nanti terpilih. Terlebih masih banyak desa yang belum menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)… - 43Taliwang, KOBAR - Mayoritas Petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dikabarkan tak tertarik untuk melakukan budidaya kedelai, sebab hasilnya dianggap sangat jauh dari menguntungkan. Minat petani menanam kedelai yang rendah ini tercermin dari terus tidak terealisasinya target tanam dan produksi komoditas ini, seperti yang telah dipatok Dinas Pertanian Perkebunan dan…
- 43Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh para wakil rakyat yang berada di gedung Bertong tidaklah percuma. Melalui Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan Politik, yang otomatis menjadi mitra kerja beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) terkait, merasa gerah dengan banyaknya persoalan…
- 42Ditariknya sejumlah kewenangan penyuluhan ke Provinsi, membuat masyarakat di Kabupaten/Kota ketar ketir. Bagaimana tidak, dulu ketika penyuluh di bawah koordinasi Kabupaten saja masih dipandang belum optimal. Apalagi kalau rentang jarak koordinasinya semakin jauh. Belum lagi, ketika hubungan antara Kabupaten/Kota tidak terjalin baik. Sejarah mencatat, bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)…
- 41Bupati: Para Kades Harus Taat UU KIP Taliwang, KOBAR - Bupati Sumbawa Barat, Dr Ir H W Musyafirin MM, mengharapkan agar setiap kepala desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bisa memahami amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Peraturan Daerah KSB Nomor 5 Tahun 2015 tentang…
- 41Problem desa tidak berasal semata-mata dari desa, melainkan berasal dari kebijakan struktural yang melemahkan desa. Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) setempat, yang belum diubah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta turunan aturan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2015, menjadi hambatan terbesar Pemerintahan Desa dalam…
