Gregetan Soal Deviden, Wakil Bupati KSB Buntuti Pansus DMB

Gregetan Soal Deviden, Wakil Bupati KSB Buntuti Pansus DMB

Fud: Kita Pingin Tahu Biang Masalah

Taliwang, KOBAR – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST, nampaknya tidak ingin tinggal diam terhadap sikap PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB) yang hingga kini belum ada kejelasan menyerahkan Devidennya kepada daerah. Sebagai upaya untuk mengetahui persoalan apa yang sesungguhnya terjadi, orang nomor 2 di Bumi Pariri Lema Bariri ini ikut serta bertolak ke Jakarta bersama Pansus DMB bentukan DPRD setempat.

“Ya, saya pastikan ikut serta bersama Pansus DMB untuk mencari informasi yang sebenar-benarnya mengenai Deviden ini,” ungkap Wabup.

Wabup menegaskan tidak ingin hak daerah terus berlarut-larut dibiarkan mengendap tanpa adanya kejelasan. Apalagi sudah bertahun-tahun pemerintah berharap Deviden itu diberikan untuk pendapatan daerah.

“Sekarang dengan adanya Pansus ini saya harus ambil bagian agar dapat memahami akar masalahnya dimana, apakah di MDB atau di DMB,” timpalnya.

Menurutnya, jumlah piutang deviden PTDMB yang harus dibayar ke pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sampai tahun ini tercatat sebesar Rp 43 miliar. Jumlah tersebut terhitung cukup besar, dan akan sangat banyak manfaatnya untuk membantu pembangunan daerah.

Menyadari hal itu, Wabup kembali menegaskan deviden itu harus tetap diberikan, tidak hanya kepada Kabupaten Sumbawa Barat tetapi juga kepada Kabupaten Sumbawa  dan Provinsi NTB sebagai daerah yang memiliki hak yang sama.

“Jadi, untuk kali ini  harus  ada kejelasan yang sedetil-detilnya mengenai deviden ini. Semuanya harus dikejar untuk mengetahui tersumbat dimana,” tandas Wabup.

Sebelumnya, ketua Pansus DMB DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, mengaku telah meminta klarifikasi kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan Deviden ini. Termasuk telah meminta klarifikasi dari perwakilan managemen Sumbawa Barat di PTDMB.

“Keterangan yang kita gali masih sama yakni, seputar kejelasan penyebab mandeknya pembayaran deviden itu,” bebernya.

Hanya saja, hasil klarifikasi yang diperoleh masih belum cukup untuk disimpulkan. Karena itu, Pansus telah menjadwalkan akan mengkonfrontir langsung pihak PTMDB maupun PTMulticapital.

“Yang jelas Pansus DMB ini akan terus mengali data dan keterangan dari para pihak yang berkaitan dengan Deviden ini. Kita berharap, mudah-mudahan dengan klarifikasi ini akan ada titik terang untuk memecah kebuntuannya,” cetusnya.

Pansus DMB, kata Kahar menjadi jalan keluar untuk meretas persoalan deviden ini sehingga ada transparansi terhadap publik. Ketika benar deviden belum diberikan Multicapital, tentu ada kebohongan publik dan ini harus dikejar.

“Kita (Pansus, Red) juga telah menjadwalkan akan mendatangi pihak MDB, bahkan Newmont sekalipun,” imbuhnya.

Mendatangi Newmont tambah Kahar dinilai sangat penting karena sebagai induknya. Klarifikasi mengenai apakah benar Newmont sudah membayar ke MDB, lalu MDB menyerahkannya kepada DMB untuk selanjutnya dibagikan kepada tiga daerah (Sumbawa, Sumbawa Barat dan Pemprov NTB, Red) adalah hal terpenting untuk dipertanyakan.

“Kita akan pertanyakan itu. Jika sudah diberikan, tentu kita akan mengetahui tersumbatnya dimana apakah di MDB atau DMB, begitupun sebaliknya,” demikian Kaharuddin Umar.  (ktas)

Don`t copy text!