Seluruh SKPD di KSB Dinilai Tidak Serius Kejar Target Pendapatan

Menu

Mode Gelap

PULAU SUMBAWA · 14 Okt 2015

Seluruh SKPD di KSB Dinilai Tidak Serius Kejar Target Pendapatan


Seluruh SKPD di KSB Dinilai Tidak Serius Kejar Target Pendapatan Perbesar

Ketua Komisi III: Belum Ada Satupun SKPD Penuhi Target

Taliwang, KOBAR – Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) meminta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) agar bisa mencapai target pendapatan yang telah dibebankan oleh daerah di tahun 2015 ini. Ditekankan pula, agar penagihan pajak yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar lebih aktif dan tidak pandang bulu. Pasalnya selama ini, penagihan hanya dilakukan terhadap proyek-proyek kecil yang dilaksanakan oleh kontraktor lokal. Sementara proyek besar yang bersumber dari APBN dan dikerjakan oleh kontraktor besar, seakan didiamkan.

Ketua Komisi III DPRD KSB, Dinata Putrawan ST, mengatakan, pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada seluruh SKPD yang menjadi mitra kerja Komisi III saat pembahasan klinis APBD Perubahan 2015. Diantaranya Badan Penanaman Modal Pelayanan perijinan Terpadu (BPMPPT), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dihubkominfo) dan Dinas Engergi Sumber Daya Mineral (ESDM). “Tiga SKPD yang menjadi mitra kerja kami ini punya target pendapatan. Dan kami pun sampaikan agar mereka bisa mengejarnya sampai akhir tahun,” terangnya, saat dihubungi media ini.

Berdasarkan keterangan ketiga SKPD di atas, diakui Dinata belum satu pun yang hingga memasuki triwulan keempat ini mampu memenuhi target pendapatannya. Di BPMPPT misalnya, Komisi III melihat hampir seluruh jenis pengurusan ijin yang telah didelegasikan terhadap SKPD itu belum terpenuhi targetnya. “Kami bilang masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk memenuhinya (target). Dan itu harus, karena itu sumber pendapatan daerah,” cetusnya.

Begitu juga di Dishubkominfo, Komisi III khusus menyoroti sumber pendapatan dari pajak retribusi tower telekomunikasi. Progres pendapatan dari pajak tower tersebut hingga bulan Oktober ini masih sangat minim. Dinata Menyebutkan, alasan Dishubkominfo kesulitan melakukan penagihan karena terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembebanan pajak bagi wajib pajak sebesar 2 persen dikali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP). Namun demikan, hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan mengingat target pendapatan dari retribusi tower itu sudah tertuang dalam dokumen keuangan daerah. “Kan ada Perda-nya. Jadi Dihsubkominfo punya kekuatan untuk melakukan penagihan,” timpalnya seraya menyebutkan, untuk sektor pendapatan lainnya Dishubkominfo menunjukkan progres yang positif.

“Hanya retribusi tower saja yang belum tercapai. Kalau yang lainnya seperti Balai Uji Kendaraan (BUK), targetnya sudah tercapai dan bahkan di sisa waktu dua bulan ke depan bisa melebihi,” sambung politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Terakhir untuk Dinas ESDM, Komisi III punya catatan khusus terkait target pendapatan yang harus dipenuhi di tahun 2015 ini. Dinas ESDM didorong agar memaksimalkan pendapatan penerimaan pajak Galian C. Dinata menyebutkan, Dinas ESDM bukan tahun ini saja sulit memenuhi target penerimaan pajak Galian C yang menjadi tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan belum tertagihnya pajak Galian C dari proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari. “Ini salah satu contoh proyek yang menggunakan hasil Galian C kita, tapi dalam 3 tahun terakhir tidak kunjung bisa ditagih,” urainya.

Ia pun menekankan, untuk penagihan pajak Galian C itu Dinas ESDM agar lebih aktif dan tidak pandang bulu. Pasalnya selama ini, penagihan hanya dilakukan terhadap proyek-proyek kecil yang dilaksanakan oleh kontraktor lokal. Sementara proyek besar yang bersumber dari APBN dan dikerjakan oleh kontraktor besar, Dinas ESDM seakan mendiamkannya. “Selain PLTU Kertasari ada proyek APBN jalan di Sekongkang yang menggunakan produk Galian C kita. Tapi Dinas ESDM seakan tutup mata dan tidak berani menagih. Tapi kalau proyek Pemda dan dikerjakan oleh kontraktor lokal kita, pasti cepat-cepat ditagih,” imbuhnya. (kimt)

About The Author

Trending di KOBARKSB.com

  • 39
    Sensus Ekonomi 2016 Bukanlah Pendataan Wajib PajakTaliwang, KOBAR - Mendekati pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2016 di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memunculkan riak-riak terkait tujuan SE yang sebenarnya. Beberapa pihak menduga terdapat misi tertentu dari pelaksanaan Sensus Ekonomi yaitu pemetaan wajib pajak di seluruh Indonesia terutama di KSB. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbawa Barat, Ir Muhadi, menegaskan,…
  • 39
    Pemerintah Kejar PAD Rp 500 Juta dari Tenaga Kerja AsingTaliwang, KOBAR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) akan menggenjot secara maksimal realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari keberadaan tenaga kerja asing, baik yang bekerja dalam areal lingkar tambang maupun yang beraktifitas di luar lingkar tambang. Kepala Disosnakertrans, H Abdul Hamid MPd, kepada media…
  • 36
    PDAM KSB Jaga Debit AirTaliwang, KOBAR - Secara nasional telah ditetapkan bahwa Indonesia bagian timur akan mengalami kekeringan. Peringatan itu telah membuat Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sumbawa Barat (PDAM KSB) melakukan langkah antisipasi dengan cara menjaga stabilitas debit air. “Informasi kekeringan cukup membuat kami harus lebih waspada, karena masyarakat selaku konsumen harus tetap terlayani…
  • 35
    Abdul Hakim: KSB Tidak Krisis Air BersihTaliwang, KOBAR - Laporan bahwa ada 16 Desa di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang mengalami krisis air bersih dibantah oleh Penjabat Bupati KSB, Dr Ir H Abdul Hakim MM, karena dirinya sudah melakukan pembuktian lapangan dengan mengunjungi langsung beberapa daerah dimaksud, kunjungan itu sendiri bukan tidak percaya dengan laporan, tetapi ingin…
  • 35
    Pemerintah dan DPRD Sepakati Kebijakan Umum APBD 2015Taliwang, KOBAR - Meski molor 1 jam, akhirnya Sidang paripurna ke-18 tentang penandatanganan kesepahaman antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait Kebijakan Umum APBD 2015, dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara  (KUA-PPAS) sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), pekan kemarin,…
  • 35
    Polres KSB Gagalkan Pengiriman TKI dan Sponsor IllegalTaliwang, KOBAR - Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berhasil menggagalkan rencana pengiriman 7 orang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang diduga kuat illegal, karena tidak memiliki dokumen resmi, termasuk berhasil mengamankan SY yang menjadi sponsor. Seluruh TKW itu asal Desa Gapit Kabupaten Sumbawa berhasil diamankan Mapolres KSB saat menggelar operasi cipta kondisi…

Eksplorasi konten lain dari KOBARKSB.com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Editor

Baca Lainnya

Amman Mineral Kembali Berangkatkan 32 Pelajar Penerima Beasiswa AMMAN Scholars

19 Juli 2024 - 16:57

Amman Mineral Kembali Berangkatkan 32 Pelajar Penerima Beasiswa AMMAN Scholars - Beasiswa AMMAN Scholars 2024

Alarm Darurat Pendidikan: 1.235 Orang Anak Putus Sekolah SD di NTB

8 Juli 2024 - 19:29

Alarm Darurat Pendidikan 1.235 Orang Anak Putus Sekolah SD di NTB - Siswi Sekolah Dasar (SD)

Muhammadiyah Tetapkan 11 Maret 2024 Jadi Awal Puasa 1 Ramadan 1445 H

1 Februari 2024 - 18:43

Muhammadiyah Tetapkan 11 Maret 2024 Jadi Awal Puasa 1 Ramadan 1445 H - Haedar Nashir - Ketua Umum PP Muhammadiyah

PT Trakindo Utama Buka Lowongan Kerja Untuk Tamatan SMA dan SMK

12 Januari 2024 - 15:30

PT Trakindo Utama Buka Lowongan Kerja Untuk Tamatan SMA dan SMK - Loker Trakindo

PT Freeport Indonesia Buka 38 Lowongan Kerja Terbaru Untuk Fresh Graduate

8 Oktober 2023 - 18:01

PT Freeport Indonesia Buka 38 Lowongan Kerja Terbaru Untuk Fresh Graduate - Tambang Emas Freeport Indonesia

Seleksi Calon ASN 2023 Segera Dibuka, Kuota PPPK Lebih Banyak Dibanding CPNS

12 Agustus 2023 - 20:27

Seleksi Calon ASN 2023 Segera Dibuka, Kuota PPPK Lebih Banyak Dibanding CPNS - Seleksi PPPK 2023 - CASN 2023
Trending di LOWONGAN KERJA
Don`t copy text!