fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Pemerintah KSB Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan

Taliwang, KOBAR – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) telah menetapkan siaga darurat kekeringan. Status itu berlangsung sampai tiga bulan kedepan sesuai dengan prediksi yang disampaikan Badan Metereologi Klimatologi Geofisika (BMKG).

Penetapan status siaga darurat kekeringan ditindaklanjuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan melayangkan surat ke seluruh pemerintah Desa, agar bisa memberikan laporan tentang dampak yang terjadi.

“Kami telah melayangkan surat tentang pemberitahuan adanya penetapan siaga darurat kekeringan, termasuk meningkatkan pengawasan beberapa desa yang sering mengalami kesulitan air bersih,” ucap Kepala pelaksana BPBD, Drs Thalib Abdullah, yang ditemui media ini dalam ruang kerjanya, Selasa 7/7, kemarin.

Masih keterangan Aby, sapaan akrabnya, pihak BPBD memang sudah melakukan survey di beberapa lokasi, termasuk juga telah mendapatkan laporan dari masyarakat tentang sulitnya masyarakat mendapat air bersih. “Sudah ada beberapa desa yang menyampaikan permohonan bantuan droping air bersih, karena debit air di lokasi yang selama ini menjadi tempat pengambilan air sudah mulai berkurang, bahkan ada yang sudah tidak ada lagi,” bebernya.

Diakui Aby, jika pihaknya sudah mengantisipasi upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, namun saat ini belum bisa mengambil langkah penanganan langsung, lantaran masih menunggu penetapan anggarannya, termasuk sedang berupaya untuk mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah provinsi. “Saya sedang membuat proposal permohonan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) ke provinsi, agar bisa segera mendroping air bersih,” lanjutnya.

Aby memang berharap dalam waktu dekat pihaknya sudah mendapatkan kepastian dari pemerintah provinsi tentang anggaran khusus untuk droping air bersih, termasuk menunggu penetapan anggaran dari daerah, karena BPBD tidak memiliki anggaran khusus untuk droping air. “Kami harap dalam waktu dekat bisa segera direalisasikan droping air bersih,” harapnya.

Hal penting lain yang sedang dilakukan BPBD saat ini adalah membangun koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), karena dampak dari kekeringan ini bukan hanya kesulitan mendapatkan air bersih, tetapi juga pada produksi pertanian, sehingga pihaknya akan meminta kepada seluruh SKPD tekhnis agar ikut melakukan pendataan dampak dari kekeringan itu sendiri. “Saat ini belum ada laporan adanya indikasi gagal tanam atau gagal panen akibat kekeringan,” ungkapnya.

Harapan bersama semoga kekeringan yang sedang terjadi saat ini tidak berlangsung lama dan yang terpenting tidak menimbulkan dampak terlalu besar bagi masyarakat. (kimt)

Don`t copy text!