fbpx

KOBARKSB.com

News & Artikel Terkini

Diharap Lepas Jerat Hukum, PDIP Siapkan Pengacara Untuk SKD

Taliwang, KOBAR – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak tinggal diam atas persoalan hukum yang dialami kadernya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membantu SKD, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang ditahan Polres KSB dengan tuduhan penggunaan ijazah palsu saat mendaftar sebagai caleg.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, PDIP KSB bersama keluarga tersangka telah melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan, agar SKD bisa melaksanakan tugas sebagai politisi PDIP di DPRD KSB, namun upaya untuk mendapatkan penangguhan penahanan belum juga terealisasi.

Selain telah menjadi penjamin, secara kelembagaan partai juga akan menyiapkan pengacara yang akan membantu SKD pada proses peradilan nantinya. “Memang kami sedang mempersiapkan pengacara yang akan membantu. Langkah itu sebagai bentuk perhatian partai kepada kader yang tersandung masalah,” ucap ketua PDIP KSB, Kaharuddin Umar beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan itu Kahar sapaan akrabnya mengakui bahwa saat ini fraksi PDIP di DPRD KSB sedikit terganggu kinerjanya, lantaran salah seorang kader tidak bisa aktif untuk memikirkan konsep politik partai. “Jujur saya katakan jelas terganggu kinerja fraksi saat ini, karena salah seorang kader yang harus ikut berperan dalam mengambil sikap politik atau dukungan politik terhadap pembangunan, untuk sementara waktu tidak bisa aktif, namun PDIP akan tetap berupaya memberikan kinerja terbaik,” akunya.

Kahar tidak ingin berspekulasi memberikan pernyataan terkait belum direalisasikan permohonan penangguhan penahanan tersebut, lantaran kewenangan milik Mapolres KSB, termasuk enggan mengatakan, apakah upaya permohonan penangguhan penahanan akan kembali dicoba setelah yang bersangkutan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa Besar. “Untuk kembali mengajukan penangguhan penahanan harus ada peran aktif dari pihak keluarga juga dan saat ini belum dipikirkan, karena kasus masih ditangani Mapolres KSB,” urainya.

Kahar mengaku sangat berharap permohonan penangguhan penahanan dapat segera direalisasikan, mengingat beban tugas partai di DPRD KSB, termasuk beban tugas secara pribadi sebagai anggota DPRD KSB. harapan itu bukan ingin mengintervensi kinerja kepolisian, tetapi lebih sebagai harapan.

Pada kesempatan itu Kahar juga menegaskan, jika sampai saat ini belum ada pemikiran untuk mengajukan permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW), mengingat kasus yang dihadapi ini masih dalam proses awal, jadi kita semua harus paham dengan asas praduga tidak bersalah. “Kasus belum inkra, jadi belum ada pemikiran untuk melaksanakan PAW, meskipun kekurangan personil dalam fraksi sedikit mengganggu kinerja,” tukasnya. (kimt)

Don`t copy text!