Taliwang, KOBAR – Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga kuat telah menghabiskan anggaran untuk keperluan perjalanan dinas dipertanyakan, apalagi anggaran itu terkuras pada semester pertama tahun anggaran.
“Pimpinan daerah harus melakukan analisa kinerja dan beban tugas kepada semua SKPD, terutama kepada pimpinannya, agar bisa diketahui penggunaan anggaran tersebut, sehingga tidak muncul kesan sengaja menghabiskan anggaran, karena bisa diusulkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP),” kata Sekretaris Forum Institut Ilmu Sosial (FIS), Zulkarnaen MPd, melalui selularnya, Senin, (25/8).
Habisnya anggaran untuk perjalanan dinas dikhawatirkan akan mengurangi kinerja pada semester kedua, karena SKPD itu sendiri akan sulit untuk mengejar program atau mengikuti kegiatan di luar daerah, sementara pada semester kedua cukup program pusat yang harus dijemput secara langsung.
Pada kesempatan itu, kandidat doktor ilmu politik pendidikan ini berharap kepada pimpinan untuk tidak mengambil kebijakan menambah anggaran perjalanan dinas kepada SKPD tersebut, justru harus diberikan peringatan untuk tetap melaksanakan kinerja terbaik, meskipun harus menggunakan anggaran pribadi.
“Siapa suruh mereka menghabiskan anggaran sebelum akhir tahun,” sesal pemuda asal Fajar Karya Kecamatan Brang Ene itu.
Seperti yang terkuak, SKPD yang sudah dinyatakan minus atau sudah menghabiskan anggaran perjalanan dinas adalah, Dinas Kebudayaan Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbupora), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Badan Ketahanan Pangan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri(Kesbangpoldagri).
Sementara untuk Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) mendapat penambahan anggaran perjalanan dinas, sehingga dapat dipergunakan sampai menunggu akhir tahun.
Anggaran perjalanan dinyatakan minus terhitung Juni lalu dengan nilai, Dikbupora sebesar Rp 137 juta, BLH sebesar Rp 84 juta, Disosnakertrans sebesar Rp 117 juta, BKP5K sebesar Rp 90 juta, Dinas ESDM sebesar Rp 117 juta, Kesbangpoldagri sebesar Rp 80 juta, Dishutbuntan Rp 168 juta dan BPMPD sebesar Rp 129 juta. (kimt)
About The Author
Trending di KOBARKSB.com
- 52
Taliwang, KOBAR - Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) selama ini tidak dalam pengawasan maksimal masyarakat, bahkan terkesan masyarakat lebih pada pembiaran, karena merasa tidak diberikan ruang untuk memberikan masukan maupun kritik dan saran, atas kinerja yang dilaksanakan. Anggota Dewan periode 2014-2019 tidak ingin bekerja tanpa pengawasan masyarakat, justru menantang… - 49
Taliwang, KOBARKSB.com - Dugaan perekrutan tenaga kerja gelap kembali terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kali ini, PT MIA, perusahaan yang berada di bawah naungan PT PIL, dituding merekrut setidaknya 200 orang tanpa melalui prosedur yang benar. Publik pun mempertanyakan kembali komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) KSB dalam… - 48
Kantong masing-masing anggota dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dipastikan akan semakin tebal. Pasalnya, pemerintah provinsi telah tuntas mengevaluasi peraturan daerah (Perda) yang diajukan Pemkab setempat mengenai perubahan sejumlah tunjangan atau pendapatan anggota dan pimpinan DPRD yang didasari atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 Tahun… - 48
Taliwang, KOBARKSB.com - Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat ini menjadi poros baru pengembangan ekonomi NTB dan Nasional. Hilirisasi industri pertambangan membawa berkah tersendiri dengan dibangunnya pabrik pemurnian tembaga dan emas di Sumbawa Barat. “Kita sekarang jadi kawasan industri baru. Ini tentu akan membawa dampak ekonomi cukup besar.… - 48
Maluk, KOBARKSB.com - Bupati Sumbawa Barat, H W Musyafirin, mengapresiasi sejumlah program pengembangan UMKM yang saat ini sedang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Bupati mengakui, bahwa sektor UMKM termasuk sektor yang cukup potensial di KSB. Tinggal bagaimana dikelola dengan baik serta dikembangkan… - 48
Taliwang, KOBARKSB.com - DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar rapat paripurna untuk menyepakati Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA-PPAS) APBD sebesar Rp 1,33 triliun bersama pemerintah setempat, Jumat, (3/11). Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Kaharuddin Umar. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman…
