Taliwang, KOBAR – Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga kuat telah menghabiskan anggaran untuk keperluan perjalanan dinas dipertanyakan, apalagi anggaran itu terkuras pada semester pertama tahun anggaran.
“Pimpinan daerah harus melakukan analisa kinerja dan beban tugas kepada semua SKPD, terutama kepada pimpinannya, agar bisa diketahui penggunaan anggaran tersebut, sehingga tidak muncul kesan sengaja menghabiskan anggaran, karena bisa diusulkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP),” kata Sekretaris Forum Institut Ilmu Sosial (FIS), Zulkarnaen MPd, melalui selularnya, Senin, (25/8).
Habisnya anggaran untuk perjalanan dinas dikhawatirkan akan mengurangi kinerja pada semester kedua, karena SKPD itu sendiri akan sulit untuk mengejar program atau mengikuti kegiatan di luar daerah, sementara pada semester kedua cukup program pusat yang harus dijemput secara langsung.
Pada kesempatan itu, kandidat doktor ilmu politik pendidikan ini berharap kepada pimpinan untuk tidak mengambil kebijakan menambah anggaran perjalanan dinas kepada SKPD tersebut, justru harus diberikan peringatan untuk tetap melaksanakan kinerja terbaik, meskipun harus menggunakan anggaran pribadi.
“Siapa suruh mereka menghabiskan anggaran sebelum akhir tahun,” sesal pemuda asal Fajar Karya Kecamatan Brang Ene itu.
Seperti yang terkuak, SKPD yang sudah dinyatakan minus atau sudah menghabiskan anggaran perjalanan dinas adalah, Dinas Kebudayaan Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbupora), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Badan Ketahanan Pangan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri(Kesbangpoldagri).
Sementara untuk Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) mendapat penambahan anggaran perjalanan dinas, sehingga dapat dipergunakan sampai menunggu akhir tahun.
Anggaran perjalanan dinyatakan minus terhitung Juni lalu dengan nilai, Dikbupora sebesar Rp 137 juta, BLH sebesar Rp 84 juta, Disosnakertrans sebesar Rp 117 juta, BKP5K sebesar Rp 90 juta, Dinas ESDM sebesar Rp 117 juta, Kesbangpoldagri sebesar Rp 80 juta, Dishutbuntan Rp 168 juta dan BPMPD sebesar Rp 129 juta. (kimt)
About Post Author
Gimana ngga habis pak,Pejabat KSB khan senangnya jalan jalan tanpa tujuan dan hasil yg jelas.sorot juga pak zulkarnain.Oknum Pejabat KSB yang menggunakan dana SPPD untuk kepentingan pribadi keluarga dan kegiatan remang remang
Pak Rakhmad ba sai soooo oknum pejabat anu keang SPPD untuk kegiatan remang remang. Bongkar eeeee. ama tu satama lo saran rakyat ke….? Pak Zulkarnain selain di Kobar juga masukkan isu isu ama tu keang diskusi ning saran rakyat. baumo berkualitas sanene nom saling salenge bae tau ning saran rakyat
Masalah SPPD Fiktip baru saja selsai diproses hukum sekarang muncul lagi masalah yg baru ,masalah ini selalu muncul setiap tahunnya.Katanya kabupaten fitrah tp kelakuannya jauh dari peradaban fitrah.
woooo..pak zulkarnain ternyata kreeen ya.kenaliin dong..?
Berarti Planing anggaran SKPD memang kurang bagus.perlu pelatihan khusus tentang pengangaran. Mba Dewi kl lht potonya mirip Yusriil ya. sdh kreen cerdas lagi.kenalin dong. hiiii hiiiii.iii
AParat Kepolisiaan,kejaksaan,Inspektorat. Ayo pelajari kasusnya jangan jangan ada udang di balik batu.Bropoo Kobar. lanjutkan…..!
…Laporan kasus pemalsuan dokumen negara tentang kepemilikan tanah tidak pernah diusut secara serius oleh polisi KSB, padahal dari bukti2 yg dimiliki oleh pelapor sangat lengkap dan jelas mengandung unsur pindana yang dilakukan oleh terlapor. Apa yg ditakutkan oleh polisi KSB ? ataukah kasus tersebut tanpa sepengatahuan kapolres ? inilah kasus aneh tapi nyata dalam menyikapi kerja kepolisian KSB.