Taliwang, KOBAR – Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga kuat telah menghabiskan anggaran untuk keperluan perjalanan dinas dipertanyakan, apalagi anggaran itu terkuras pada semester pertama tahun anggaran.
“Pimpinan daerah harus melakukan analisa kinerja dan beban tugas kepada semua SKPD, terutama kepada pimpinannya, agar bisa diketahui penggunaan anggaran tersebut, sehingga tidak muncul kesan sengaja menghabiskan anggaran, karena bisa diusulkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP),” timpal sekretaris Forum Institute Ilmu Sosial (FIS), Zulkarnaen MPd melalui selularnya Senin 25/8 kemarin.
Habisnya anggaran untuk perjalanan dinas dikhawatirkan akan mengurangi kinerja pada semester kedua, karena SKPD itu sendiri akan sulit untuk mengejar program atau mengikuti kegiatan di luar daerah, sementara pada semester kedua cukup program pusat yang harus dijemput secara langsung.
Pada kesempatan itu, kandidat doktor ilmu politik pendidikan ini berharap kepada pimpinan untuk tidak mengambil kebijakan menambah anggaran perjalanan dinas kepada SKPD tersebut, justru harus diberikan peringatan untuk tetap melaksanakan kinerja terbaik, meskipun harus menggunakan anggaran pribadi. “Siapa suruh mereka menghabiskan anggaran sebelum akhir tahun,” sesal pemuda asal Fajar Karya kecamatan Brang Ene itu.
Seperti yang terkuak, SKPD yang sudah dinyatakan minus atau sudah menghabiskan anggaran perjalanan dinas adalah, Dinas Kebudayaan Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikbupora), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans), Badan Ketahanan Pangan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BKP5K), Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri(Kesbangpoldagri).
Sementara untuk Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (BPMPD) mendapat penambahan anggaran perjalanan dinas, sehingga dapat dipergunakan sampai menunggu akhir tahun.
Anggaran perjalanan dinyatakan minus terhitung Juni lalu dengan nilai, Dikbupora sebesar Rp. 137 juta, BLH sebesar Rp. 84 juta, Disosnakertrans sebesar Rp. 117 juta, BKP5K sebesar Rp. 90 juta, Dinas ESDM sebesar Rp. 117 juta, Kesbangpoldagri sebesar Rp. 80 juta, Dishutbuntan Rp. 168 juta dan BPMPD sebesar Rp. 129 juta. (Kimt)
